PR Menteri Basuki pada Program Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah masih dihadapkan pada berbagai tantangan

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 29 Sep 2017, 11:00 WIB
Diterbitkan 29 Sep 2017, 11:00 WIB
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara dalam acara Rumah Untuk Rakyat di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (28/9/2017). (LIputan6.com/Fatkhur Rozaq)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara dalam acara Rumah Untuk Rakyat di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (28/9/2017). (LIputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta Program Sejuta Rumah masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Program yang dicanangkan tahun 2015 ini sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah layak.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah ke depan ialah memperbaiki kualitas rumah. Menurutnya, kualitas rumah mesti ditingkatkan supaya masyarakat mendapat rumah yang layak huni.

"Ada perintah langsung Presiden setelah kunjungi beberapa lokasi, kami diminta meningkatkan pengawasan bersama bank penyalur secara fisik meningkatkan kualitas rumah," kata Basuki dalam acara Bincang Bisnis dengan tema Rumah untuk Rakyat di SCTV Tower Jakarta, Kamis malam (28/9/2017).

Kemudian, pemerintah akan memperbaiki kualitas pengembang. Basuki mengaku telah menerima banyak laporan salah satunya terkait keterlambatan pengembang dalam membangun rumah.

"Kedua kualitas para pengembang, saya banyak sekali mendapat informasi, short message, pesan-pesan bahwa sudah bayar uang muka tidak jadi dibangun menjadi perhatian saya terutama dengan REI," ungkap dia.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Bank BTN) Maryono mengatakan, pemerintah telah banyak memberikan bantuan supaya rumah yang diterima masyarakat layah huni. Di antaranya ialah membantu dari segi infrastruktur jalan. Kemudian, pemerintah juga menetapkan standar pada rumah layak huni.

Sejalan dengan itu, dia mengatakan, pemerintah telah memberi kemudahan akan akses kepemilikan rumah. Kemudahan ini dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di mana, masyarakat cukup menyediakan uang muka 1 persen dan bunga 5 persen sepanjang kredit.

Dari sisi bank, lanjut Maryono, juga telah memberikan keringanan salah satunya dari segi administrasi.

"Kita memberikan biaya murah contoh provisi kredit itu kita samakan seluruh Indonesia 0,5 persen, biaya administrasi Rp 250 ribu. Ini kita berikan kemudahan masyarakat," tukas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya