3 Tahun Jokowi-JK Buat Terobosan di Sektor Migas, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuat berbagai terobosan pada sektor minyak dan gas bumi (migas) selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, ‎program bahan bakar minyak (BBM) satu harga atau program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia merupakan terobosan pemerintah dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di sektor migas. Program ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan ke masyarakat wilayah Terluar, Terdepan dan Terpencil (3T).

Dengan ada program ini, masyarakat di wilayah tersebut akan menikmati BBM jenis Premium penugasan dan solar subsidi dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya harga yang sama, tetapi juga standar keamanannya juga jauh lebih baik.

"Tidak gampang ‎ini, kita harus membuat SPBU. Ya suplai harus diperhatikan, jadi dengan ada SPBU tidak hanya harga tapi teknis standar,barangnya dijaga dengan baik," kata Dadan, seperti yang dikutip di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Pemerintah telah menargetkan ada ‎sebanyak 150 titik lembaga penyalur resmi BBM di 148 kabupaten hingga 2019. Sedangkan saat ini sudah 26 penyalur‎ resmi yang telah beroperasi.‎Program BBM satu harga dilaksanakan oleh PT Pertamina dan PT AKR Corporindo, Tbk, karena kedua perusahaan tersebut mendapat tugas menyalurkan premium penugasan dan solar bersubsidi.

Pertamina menargetkan pembangunan lembaga penyalur sebanyak 54 pada 2018 sebanyak 50 penyalur dan pada 2019 sebanyak 46 penyalur. Sedangkan AKR membangun lima lembaga penyalur tahun ini dan tahun depan hanya dua penyalur.

Pemerintah juga memiliki program mengubah konsumsi bahan bakar (konversi) pada kapal nelayan kecil dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).‎Hal ini diimplementasikan dengan pembagian paket alat pengubah konsumsi bahan bakar (konverterkit), gas yang digunakan berjenis Liquified Petroleum Gas (LPG).

Kementerian ESDM akan membagikan 16.981 paket konvertir kit senilai Rp 120,92 miliar pada 2019. Dari jumlah tersebut, 5.400 unit paket perdanan yang sudah dibagikan

Wilayah menerima paket tersebut diataranya di Sulawesi Selatan, Pasaman Barat, Padang, Banyuwangi, Demak, Tuban dan Lombok Barat.

Sementara nelayan kecil yang segera mendapatkan pembagian konverter kit diantaranya kabupaten Sukabumi, Cilacap, Pasuruan, Probolinggo, Jembrana, Karang Asem, Lombok Timur, Mamuju dan Gorontalo.

Untuk sektor hulu, Kementerian ESDM juga telah membuat beberapa terobosan, di antaranya kebijakan bagi hasil migas gross split. Sistem bagi hasil ini dinilai lebih efisien dan efektif, karena bagi hasil migas diatur berdasarkan split dan negara tida lagi membayar uang pengganti atas kegiatan produksi migas perusahaan pencari migas atau Kontrator Kontrak Kerjasama (KKKS).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: