Menko Luhut: Proses Divestasi Saham Freeport Berjalan Baik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini pemerintah masih terus menggodok divestasi saham PT Freeport Indonesia. Dia meyakini proses pengambilalihan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut akan berjalan mulus.

Luhut mengatakan, pemerintah tengah menentukan tenggat waktu dan nilai dari saham Freeport yang akan diambil alih. Selain itu, pemerintah juga membahas soal pajak Freeport yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi diomongin waktunya. (Soal pajaknya?) Lagi diomongin detail, mestinya selesai semua," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Namun demikian, dia meyakini proses dari peralihan saham ‎Freeport akan berjalan lancar. Sejauh ini hasil pembahasan divestasi saham tersebut menunjukkan hasil yang positif.

‎"(Hasil?)‎ Bagus so far. (Koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani?) Baik-baik semua," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menyatakan, valuasi saham Freeport Indonesia tidak akan jauh dari angka US$ 4 miliar. Hal tersebut sesuai dengan ‎yang diperkirakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

‎"Aku rasa itu ancer-ancer yang bagus perhitungannya bagus. Aku ikut aja dengan aturan Pak Jonan dan Ibu Ani (Sri Mulyani)," ujar dia di Kantor Inalum.

Dia juga mengungkapkan, Inalum sebagai induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan sudah siap untuk mengambil alih saham Freeport seperti yang ditugaskan oleh pemerintahan.

"Salah satu ciri-cirinya (kesiapan holding pertambangan) saya sudah diturunkan di sini (menjadi Direktur Utama Inalum). Itu ciri-ciri dalam rangka menyiapkan divestasi," kata dia.

Sementara itu, terkait jumlah saham yang akan diambil oleh holding pertambangan, Budi menyatakan hal tersebut sudah dibahas dan telah ditentukan. Namun dirinya belum bisa menjelaskan lebih detail.

"(Persentase saham) Sudah ada, itu yang belum bisa. Holding pertambangan memang ditugaskan untuk menguasai, karena 9,36 persen Freeport Indonesia sudah dikuasai pemerintah," ujar dia.