Total Pembiayaan dari Pasar Keuangan Tembus Rp 256 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat total pembiayaan alami peningkatan hingga Oktober 2017 di tengah terbatasnya kredit.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan hal itu dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) atau Banker's Dinners pada Selasa malam 28 November 2017, total pembiayaan dari pasar keuangan yang bersumber dari pasar modal mencapai Rp 256 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 177 triliun.

"Semakin bergairahnya pembiayaan dari pasar keuangan tidak terlepas dari positifnya ekspektasi prospek ekonomi Indonesia dan masih derasnya aliran masuk ke modal asing yang berdampak pada penurunan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah dan swasta," ujar Agus, seperti ditulis Rabu (29/11/2017).

Ia melihat perkembangan ini positif karena memperluas alternatif pembiayaan aktivitas ekonomi, meningkatkan resiliensi sistem keuangan secara keseluruhan terhadap shock likuiditas, dan mendukung terbentuknya suku bunga pembiayaan yang lebih efisien.

Agus mengatakan, dengan semakin kokohnya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) kembali melakukan penyesuaian bauran kebijakan BI.

Melanjutkan berbagai langkah pelonggaran kebijakan yang telah ditempuh sejak 2016, Agus mengatakan, pihaknya sudah menurunkan BI 7 days reverse repo rate (BI7DRR) sebanyak 50 basis poin (bps) pada 2017.

"Ini merespons menurunnya ekspektasi dan perkiraan inflasi 2017 dan 2018 serta proyeksi defisit transaksi berjalan yang masih aman. Penurunan kembali BI7DRR telah melengkapi satu siklus kebijakan moneter untuk stabilisasi yang ditempuh pada 2013" kata Agus.

Agus menambahkan, di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang terjadi, pihaknya memandang ekonomi masih akan dihadapkan pada tantangan berupa tren pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju termasuk kenaikan fed fund rate (FFR) dan pengurangan aset neraca bank sentral Amerika Serikat atau the Federal Reserve yang dimulai pada Oktober 2017.

"Tantangan juga muncul dari sisi geopolitik berupa ketegangan di semenanjung Korea," kata dia.

Selain itu, berbagai perkembangan ini akan memengaruhi dinamika pasar keuangan global dan arah pergerakan likuiditas dunia yang dapat memberikan tekanan kenaikan tingkat suku bunga di negara-negara berkembang.

"Selain itu, adanya gejalan proteksionisme dapat menganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional," kata dia.

Sebelumnya kebijakan Bank Indonesia (BI) akan tetap difokuskan pada stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan pada 2018. Sejumlah kebijakan akan ditempuh BI pada tahun depan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, di bidang moneter, BI akan menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya. Kemudian, mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman.

"BI akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata memperluas implementasi GWM rata-rata," kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2017, di Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Dia mengatakan, BI juga akan berhati-hati dalam menjaga nilai tukar. Dia menuturkan, BI akan menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar.

"Kami perkuat dengan upaya mengurangi ketergantungan mata uang tertentu. Memperkuat mitigasi risiko korporasi nonbank dalam melakukan pengelolan utang luar negeri dan mendorong bank domestik menyediakan instrumen lindung nilai yang efisien bagi korporasi," sambungnya.

Dalam mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, lanjut Agus, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menyusun strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

Di bidang makroprudensial, BI akan mengarahkan kebijakan pada penguatan resiliensi sistem keuangan terhadap risiko sistemik. Dia mengatakan, dari sisi likuiditas, BI akan mengimplementasikan Buffer Likuiditas Makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan GWM sekunder.

Dari aspek penguatan fungsi intermediasi, BI akan mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan dari loan to funding ratio (LFR).

"Ke depan kami akan memperkuat kebijakan LTV melalui penerapan LTV secara targeted," tambahnya.

Di bidang sistem pembayaran, Agus menuturkan, kebijakan BI akan diarahkan membentuk ekosistem nontunai yang saling terhubung, inovatif, kompetitif dan melindungi penggunanya.

Sementara, di bidang pengelolaan rupiah, BI akan memastikan pemenuhan uang rupiah yang layak edar, dalam jumlah yang cukup dengan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke semua wilayah Indonesia. Lalu, melindungi dari risiko uang palsu.

"Berbagai kebijakan tersebut akan kami koordinasikan dan selaraskan dengan pemangku kebijakan di pusat dan daerah," tutur dia.