Menteri Sofyan Siap Terbitkan 8 Juta Sertifikat Tanah di 2018

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan bahwa target penerbitan 7 juta sertifikat tanah untuk masyarakat bisa tercapai di 2018.

"Target sertifikasi 7 juta bidang tanah Insya Allah tercapai tahun ini. Sesuai pemetaan, bahkan dapat bertambah dari patokan awal menjadi 8 juta bidang," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Kamis (11/1/2018).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M. Noor Marzuki membuat perhitungan terkait rencana pemetaan 8 juta bidang tanah, yang diprediksi akan selesai pada pertengahan tahun.

"Pemetaan tanah akan dimulai Februari, dan prosesnya itu sekitar 95 hari, atau 4 bulan lah, jadi selesainya bisa pada Juni. Untuk penyelesaian sertifikat tanah, itu Insya Allah pada Oktober," jelas dia.

Sofyan mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan berbagai jajaran, mulai dari yang terrendah hingga yang tertinggi.

"Kita akan bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari level Kelurahan, Kabupaten, Dispenda, Bank Pembangunan Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, serta unsur penegak hukum semisal Polri dan TNI," tandasnya.

Terkait Reforma Agraria, dia menjelaskan perihal target kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 350 ribu bidang yang tersebar di 31 provinsi.

"Tanah itu berasal dari lahan transmigrasi, lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan," terang Sofyan.

Dari total 8 juta bidang tanah yang terpetakan, sebanyak 3,6 jutanya berada di Pulau Jawa. Jawa menjadi penyumbang terbesar, yang mana 1,2 juta bidang masing-masing berada di Jawa Barat, Tengah dan Timur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional) selama 2017 dapat memenuhi target pembuatan lima juta sertifikat tanah.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota sehingga target yang saya berikan di tahun 2017 yang lalu bisa tercapai," kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (11/1/2018).

Jokowi menambahkan, target untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditingkatkan menjadi 7 juta sertifikat tanah pada 2018. Melihat keberhasilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di tahun 2017, Jokowi yakin target tersebut bisa dikejar.

"Kalau kita bekerja tanpa target yang jelas, persoalan masalah sertifikat ini bertahun-tahun tidak akan selesai," ujar dia.

Jokowi kemudian bercerita setiap dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah, ia sering mendengar keluhan tentang sengketa tanah dan kesulitan pembebasan lahan. Ia kemudian membandingkan jalan tol di Indonesia dengan jalan tol di negara-negara tetangga.

"Coba bandingkan jalan tol dulu di Malaysia, Vietnam, Tiongkok. Waktu kita bikin Jalan Tol Jagorawi tahun 1977, mereka lihat ke kita, jalan tol itu seperti apa, pembebasan lahan, konstruksi bagaimana, manajemen pengelolaan seperti apa. Sampai tahun 2014, kita punya jalan tol hanya 780 km. Tiongkok sudah punya 280.000 km jalan. Ini berarti ada masalah. Masalahnya adalah pembebasan lahan yang sulit," ujar Jokowi.

Tol Trans Jawa dari Merak sampai Banyuwangi, ungkap Jokowi, ditargetkan akan selesai tahun 2019. Presiden yakin pembangunan jalan tol tersebut akan selesai tepat waktu.

"Kalau kita niat, kita punya kemauan tanpa didasari kepentingan-kepentingan, bisa rampung," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, dirinya memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Jokowi menuturkan, di berbagai negara, pemberian hak atas tanah kepada rakyat adalah hal yang mendasar dan fundamental.

"Kita juga harus melakukan hal yang sama. Saya yakin kalau urusan sertifikat tanah ini selesai, masyarakat akan lebih sejahtera dan kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.