Cek Jumlah Beras yang Diimpor RI dalam 5 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data impor beras dalam kurun waktu 2013-2017. Ada enam negara yang memasok kebutuhan beras terbesar untuk Indonesia, yakni Thailand, Pakistan, Myanmar, India, Tiongkok, serta Vietnam.

"Impor memang ada sedikit-sedikit, nilainya kecil-kecil. Beberapa waktu lalu memang ada (impor) tapi lebih kepada beras khusus," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Yunita berharap, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak terkait lain dapat meredam gejolak harga beras, sehingga tidak terus naik. Salah satunya dengan kebijakan impor beras.

"Dengan adanya impor beras khusus 500 ribu ton akan membantu sisi suplai, karena kemarin kan sempat langka di beberapa pasar. Kalau suplai dibantu, bisa menekan harga beras," dia menjelaskan.

Data BPS menunjukkan impor beras Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, antara lain:

- 2013, impor senilai US$ 246 juta dengan volume 472,66 ribu ton

- 2014, impor senilai US$ 388,18 juta dengan volume  844,16 ribu ton

- 2015 impor senilai US$ 351,60 juta dengan volume  861,60 ribu ton

- 2016 impor senilai US$ 531,84 juta dengan volume  1,2 juta ton

- 2017 impor dengan angka sementara senilai US$ 143,21 juta dengan volume   311,52 ribu ton.

"Pada 2016 memang dicanangkan tidak ada impor, tapi Januari-Maret 2016 ada data impornya. Itu sisa kuota 2015," jelas Kepala Subdirektorat Statistik Impor BPS, Rina Dwi Sulastri.

Diakui Rina, impor beras oleh Indonesia tersebut paling besar dipasok dari enam negara, yaitu Thailand, Pakistan, Myanmar, India, Tiongkok, Vietnam, dan sejumlah negara lain. "Impor beras tersebut bukan beras khusus," tandasnya.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kementan) membuka keran impor tak tepat. Pasalnya, impor tersebut dilakukan jelang masuknya masa panen.

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya memahami tujuan Kemendag mengimpor beras khusus untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga.

"Kami dari Ombudsman, kami menyatakan bisa memahami ada rencana untuk impor, di mana stok tipis. Stok di Bulog hanya 900 ribu ton dan sudah digunakan operasi pasar sekarang," ujar dia di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Namun dia menyayangkan, keputusan impor ini diambil pada masa yang kurang tepat. Pada Maret 2018, petani akan memasuki masa panen raya sehingga beras impor yang masuk dikhawatirkan merusak harga gabah petani.

"Mengabaikan prinsip kehati-hatian, impor dilakukan tapi dilakukan menjelang panen. Biasanya Bulog dari Oktober siap-siap (untuk impor)," dia menjelaskan.

Oleh sebab itu, lanjut Alamsyah, kebijakan membuka keran impor beras ini harus disertai dengan kehati-hatian. Sebab jika tidak maka akan impor tersebut justru merugikan para petani lokal.

‎"Hasil pantauan Ombudsman di 31 provinsi 10-12 Januari 2017, stok di masyarakat memang pas-pasan dan tak merata, namun ada dalam situasi menjelang panen. Diperlukan kehati-hatian," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: