Kemenhub Siapkan 15 Trayek Tol Laut di 2018

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan 15 trayek tol laut di 2018. Penunjukan operator pelaksana program tol laut tersebut dilakukan melalui penugasan dan pelelangan yang akan dilakukan pada akhir Januari 2018 atau paling lambat awal Februari 2018.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Dwi Budi Sutrisno.

"Tahun 2018 ada 15 trayek untuk tol laut dimana pelaksanaan 7 trayek melalui mekanisme penugasan dan 8 trayek melalui pelelangan umum pada akhir bulan ini atau paling lambat awal Februari 2018," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Menurut dia, efektifitas penyelenggaraan tol laut untuk trayek di 2017 sudah menunjukan hasil yang baik dan sesuai dengan harapan pemerintah. "Dengan keberadaan tol laut ini yaitu mengurangi disparitas harga antar Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur," lanjut dia.

Untuk 2018, trayek-trayek tol laut tahun lalu telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang diinginkan secara maksimal.

"Tahun ini pola operasi Tol Laut akan diubah dengan menggunakan skema pengumpul dan pengumpan atau hub and spoke," dia menjelaskan.

Pola tersebut berbeda dengan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu pola operasi Tol Laut menggunakan skema pelayaran langsung dengan menempatkan kapal Tol Laut di pelabuhan pangkal dan langsung berlayar ke pelabuhan di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal.

Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko mengatakan sejauh ini ada dua trayek pelayaran swasta yang bakal mendapat subsidi kontainer untuk tahap awal yaitu Surabaya-Biak dan trayek Surabaya-Tobelo.

Wisnu menyebutkan frekuensi pengiriman barang kebutuhan penting seperti bahan pangan dan bahan bangunan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) dapat lebih sering dilakikan karena saat ini rute pelayaran sudah ada.

"Dengan biaya angkut yang disubsidi, harga jual barang kebutuhan pokok di KTI bisa ditekan sehingga mengurangi disparitas harga," tandas dia.