Kemendag Tagih Bulog Realisasikan Impor Beras

Rencananya, beras impor bisa segera mengisi cadangan pemerintah yang dipakai untuk operasi pasar.

oleh Septian Deny diperbarui 31 Jan 2018, 15:16 WIB
Diterbitkan 31 Jan 2018, 15:16 WIB
20151112-Beras Vietnam-Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta
Tumpukan karung beras asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/11). Beras impor sebanyak 27 ribu ton tersebut direncanakan pemerintah untuk menjaga kestabilan persediaan beras nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta Perum Bulog untuk segera merealisasikan impor beras yang telah ditugaskan pemerintah sebesar 500 ribu ton. Sebelumnya, Kemendag menargetkan beras tersebut bisa masuk pada akhir Januari.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan, Kemendag memang telah me‎minta Bulog untuk memenuhi target tersebut. Hal ini agar beras yang masuk bisa segera mengisi cadangan beras pemerintah yang dipakai untuk operasi pasar.

"Kita harapkan akhir Januari sudah masuk karena kita harus menjaga stok Bulog. Bulog kan kita minta untuk melakukan operasi pasar secara masif, sehingga keluar banyak. Itu masalah cadangan pemerintah. Enggak boleh kurang. Jadi Bulog harus segera mengisi,"‎ ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Namun, kepastian beras impor tersebut sudah masuk ke Indonesia atau belum, kata Oke, harus ditanyakan ke Perum Bulog.

"Jadi kita harapkan secepatnya mengisi stok yang kurang ini. Ya itu tanya bulog, masuknya kapan. Itu yang kita harapkan segera masuk," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pengamat: Jokowi Impor Beras dan Garam demi Jaga Inflasi

Keputusan impor garam industri, beras khusus, sampai gula mentah pada 2018 dianggap sebagai jalan pintas pemerintah untuk mengendalikan inflasi di tahun politik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mematok inflasi sebesar 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan laju inflasi ke level rendah di bawah 4 persen. Tahun ini, target inflasi 3,5 persen atau lebih rendah dibanding realisasi 3,61 persen di 2017.

"Keputusan pemerintah impor untuk menjaga inflasi tetap rendah, apalagi menjelang bulan-bulan politik (tahun politik). Kalau (inflasi) naik, ngeri nih," kata Burhanuddin dalam acara diskusi Business Outlook 2018 oleh Pas FM di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Menurut dia, pemerintah membuka keran impor garam, beras, dan komoditas lain dalam rangka mengendalikan harga. Alasannya, kata Burhanuddin, faktor utama penyumbang inflasi di Indonesia ada di sektor pangan.

"Buat masyarakat yang penting ada barangnya. Mau beli gula, garam, beras, ada barangnya. Jadi harga stabil dan inflasi tetap rendah. Jadi pemerintah mencari landasan yang pas atau menyenangkan buat mereka (masyarakat) demi inflasi rendah," jelas Burhanuddin.

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya