Kementerian PUPR Percepat Bangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya akan mempercepat pengerjaan dua zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpadu di Jakarta.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menargetkan pembangunan 15 zona IPAL di Ibu Kota selesai pada 2035. Dari jumlah tersebut, sebanyak dua zona yakni zona 1 di Pluit dan zona 6 di Duri Kosambi, diprioritaskan selesai lebih cepat karena lahan pembangunannya sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo menyebutkan, kemajuan awal pembangunan IPAL di dua zona tersebut akan dipercepat dua tahun, dari sebelumnya 2021 menjadi 2019.

"Zona 6 nanti akan kami lakukan percepatan. Pembangunan bisa tahun 2019, begitu juga zona 1. Kami mau bikin rumah pompa, pumping station," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

"Itu harusnya tahun 2020-2021, tapi mau kita percepat jadi 2018-2019. Sambil itu dibangun, DED (Detail Engineering Design) dilanjutkan untuk komponen lain," tambah dia.

Pembangunan proyek pembangunan yang bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) itu, lanjut Sri Hartoyo, akan dilakukan secara bertahap.

"Percepatan itu artinya sudah dimulai bertahap di beberapa bagian setelah perencanaan, tidak harus menunggu perencanaan di semua wilayah. Ini kan bagian dari NCINCD," ujar dia.

NCINCD atau National Capital Integrated Coastal Development sendiri adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Proyek tersebut merupakan gagasan Pemerintah Belanda yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia pada 2014.

Meskipun mengalami percepatan, proyek instalasi pengelolaan air limbah ini tidak akan berubah dari biaya awal, yakni sebesar Rp 8,1 triliun untuk zona 1, dan Rp 8,7 triliun untuk zona 2.

"Terkait pembiayaan, itu tidak ada perubahan. Seluruh biayanya masih berasal dari pinjaman Jepang," pungkas Sri Hartoyo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menawarkan kerja sama pada proyek Bendungan Jambo Aye di Aceh melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Harapannya, kerja sama tersebut bakal terlaksana pada tahun ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, proyek ini memiliki nilai komersial karena memiliki potensi penghasil listrik. Kapasitas listrik diproyeksikan sebesar 106 megawatt (MW).

"Kita mau coba (KPBU) satu bendungan yang di Jambo Aye di Aceh. Itu mau kita coba, karena listriknya cukup besar dan investor juga minat," kata dia Kementerian PUPR Jakarta, Senin 29 Januari 2018.

Dia mengatakan, investor dari China dan Korea Selatan menyatakan minat untuk turut serta dalam pembangunan bendungan tersebut. Saat ini, pemerintah tengah berkomunikasi dengan calon investor itu.

"Biasanya mereka minta profil, kita berikan mereka, mereka pelajari dulu. Tapi ada satu potensi yang bisa kita berikan," dia menambahkan.

Imam melanjutkan, nilai investasi untuk Bendungan Jambo Aye sekitar Rp 4 triliun. Nilai tersebut hanya konstruksi, belum pada nilai tanah.

"Tanahnya belum. Tanahnya bisa masuk LMAN, bisa tidak. Nanti kita bicarakan," ungkap Imam.