Pramono Anung Resmi Jadi Gubernur Jakarta, Intip Rincian Kekayaannya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Pramono Anung-Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2029. Pelantikan kepala daerah dilakukan di halaman belakang Istana Merdeka pada Kamis, 20 Februari 2025.

Pada saat pelantikan kepala daerah, Pramono Anung dan Rano Karno mengenakan pakaian dinas upacara besar berwarna putih. Pramono-Rano dilantik Prabowo bersamaan dengan para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Total ada 961 kepala daerah yang dilantik oleh Prabowo. Mereka adalah kepala daerah yang tidak memiliki perkara di Mahkamah Konstitusi dan dismissal.

Pramono-Rano bersama para kepala daerah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Prabowo. Kepala daerah tersebut berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan berbakti kepada masyarakat.

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, sebagai walikota dan wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata para kepala daerah bersamaan mengikuti ucapan Prabowo, demikian seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

Adapun Pramono Anung sebelum menjabat sebagai Gubernur Jakarta merupakan Sekretaris Kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Seiring Pramono Anung resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025, menarik untuk diketahui harta yang dimiliki Pramono Anung.

Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Maret 2024 untuk periode 2023, saat Pramono Anung menjabat sebagai Sekretariat Kabinet, total hartanya mencapai Rp 104.285.030.477 atau Rp 104,28 miliar. Dari laporan kekayaan itu, Pramono tercatat tidak memiliki utang. Berikut rincian harta Pramono Anung:

A.Tanah dan Bangunan

Pramono mencatat aset tanah dan bangunan senilai Rp 35,42 miliar. Tanah dan bangunan itu sebanyak 9 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Jakarta Selatan, Kediri, Buleleng, Sleman dan Bekasi. Adapun tanah dan bangunan merupakan hasil sendiri.

B.Alat transportasi dan mesin

Pramono mencatat aset transportasi dan mesin senilai Rp 1,38 miliar. Rincian aset itu terdiri dari:

-Mobil, Mini Cooper sedan tahun 2007, hasil sendiri senilai Rp 200 juta

-Mobil, Mitsubishi Outlander Jeep tahun 2013, hasil sendiri senilai Rp 85 juta

-Mobil, Toyota Alphard tahun 2023, hasil sendiri, dengan nilai aset Rp 1,1 miliar.

C.Harta bergerak lainnya

Ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 19,13 miliar

D.Surat Berharga

Pramono Anung memiliki surat berharga senilai Rp 37,25 miliar

E.Kas dan setara kas

Ia mengantongi kas dan setara kas sebesar Rp 11,08 miliar

F.Harta lainnya

Tidak ada laporan untuk harta lainnya

Dengan demikian tercatat total harta Pramono Anung senilai Rp 104,28 miliar.

Pramono Anung Wibowo merupakan pria kelahiran Kediri, Jawa Timur pada 11 Juni 1963. Pramono Anung menghabiskan masa kecilnya di Kediri, ia menempuh pendidikan sekolah dasar hingga menengah di kampung halamannya.

Suami dari Endang Nugrahani ini melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan teknik pertambangan. Lulus sarjana, Pramono menempuh pendidikan S-2 manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM), lalu menempuh S-3 jurusan komunikasi politik di Universitas Padjajaran.

Karier Politik dan Rekam Jejak Pramono Anung

Sebelum terjun ke dunia politik, Pramono Anung terlebih dahulu menggeluti dunia bisnis. Ia sempat menjadi direktur di PT. Tanito Harum (1988-1996) dan PT. Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT. Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999).

Sejak 1998, Pramono bergabung dengan PDI Perjuangan. Karirnya merangkak naik pada tahun 2000 ketika ia menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. Tahun 2005, Pramono Anung naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Sebagai Sekjen PDIP, ia bertugas menggerakkan roda partai hingga ke daerah-daerah.

Pramono juga sempat terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI pada periode 2009-2014, ia berdampingan dengan Marzuki Ali dari Fraksi Demokrat. Kiprah Pramono di DPR RI semakin mengukuhkan posisi PDIP sebagai partai besar di Indonesia, walaupun bukan partai penguasa, sekaligus menjadi pembuktian bahwa seorang Pramono Anung merupakan politisi yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kualifikasi sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Pada Pemilu 2014-2019, Pramono kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Namun pada 12 Agustus 2015, ia diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk mengisi kursi Sekretaris Kabinet.

Pada 22 Oktober 2019, saat periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi, Pramono kembali dipercaya menjadi Sekretaris Kabinet periode 2019-2024.