Sistem Ganjil Genap Mulai Berlaku, Ini Kata Pengamat Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Penerapan sistem ganjil genap di dua gerbang tol (GT) di rute Tol Jakarta-Cikampek perdana diberlakukan Senin 12 Maret 2018. Sejumlah pihak menyatakan, hal itu memang dapat mengurangi angka kemacetan untuk sementara waktu.

Akan tetapi, aspek lainnya seperti transportasi umum dinilai harus dibangun dan revitalisasi sebagai proyeksi jangka panjangnya.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengungkapkan, program revitalisasi angkutan umum di kawasan penyangga Jakarta antara lain Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) penting agar minimnya kemacetan tidak hanya terhenti untuk sementara waktu saja.

"Upaya lain masih bisa dilakukan dengan memperpanjang layanan Bus Transjakarta hingga kawasan Bodetabek. Juga memberikan layanan angkutan umum yang tersedia di seluruh kawasan perumahan di Bodetabek," tutur dia kepada Liputan6.com, Senin (12/3/2018).

Dia menekankan, revitalisasi angkutan umum di kawasan Bodetabek mutlak harus segera dilakukan, supaya warga beralih moda transportasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum, sehingga kemacetan bisa berkurang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lebih lanjut, ia turut memaparkan kesalahan masa lalu pemerintah, di mana pengembang perumahan tidak diwajibkan menyediakan rute sarana angkutan umum. Akibatnya, penduduk daerah penyangga Jakarta rata-rata terbesar membawa kendaraan pribadi yang sebagian besar melalui jalan tol.

"Jalan non-tol sudah tidak sanggup lagi menerima limpahan volume kendaraan yang begitu besar dan cepat tumbuh," ungkap dia.

Program ganjil genap di akses GT Bekasi Barat dan Bekasi Timur, menurut dia, adalah salah satu upaya untuk mengurangi kendaraan pribadi ke Jakarta dan mengalihkan penumpang dengan angkutan umum.

Akan tetapi, Djoko mengimbau, jika semua kawasan pemukiman di Bekasi tersedia layanan bus bersubsidi, maka pemerintah tidak perlu sediakan bus dan ruang parkir di dekat pintu masuk tol.

"Sarana pendukung angkutan umum harus bisa menjangkau ke seluruh kawasan perumahan atau pemukiman di Bodetabek, murah dan nyaman, itu perlu subsidi. Subsidi tidak harus dari negara dan pemda, bisa libatkan swasta," kata dia.