Sri Mulyani Kumpul dengan Menkeu ASEAN dan Lembaga Dunia di Singapura, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri pertemuan ASEAN di Singapura yang pada tahun ini mengangkat tema Resilient and Innovation. Pertemuan tersebut membahas cetak biru komunitas ekonomi ASEAN 2025.

 

Pembahasan tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN, serta mitra kerja sama pembangunan lainnya, seperti ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank (WB). 

 

"Kami membahas pencapaian ASEAN dalam merealisasikan cetak biru komunitas ekonomi ASEAN 2025," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Sabtu (6/4/2018).

 

Menurutnya, negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan mendorong integrasi ekonomi, yang diharapkan dapat lebih mempersiapkan ASEAN dalam menghadapi persaingan dan tantangan ekonomi global. 

 

Hal ini menjadi semakin penting, dengan mempertimbangkan tingginya ketidakpastian ekonomi global, yang diwarnai meningkatnya sentimen proteksionisme, tantangan untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital, meningkatnya kebutuhan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, dan ancaman potensi bencana alam. 

 

Lembaga-lembaga internasional (IOs) yang hadir menyampaikan simpulan positif atas perkembangan ekonomi ASEAN, yang saat ini telah menjadi kawasan ekonomi terbesar ketujuh di dunia.

 

Beberapa indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan utang menunjukkan lebih unggul serta tingginya daya tahan ekonomi ASEAN dibandingkan kawasan ekonomi lainnya. 

 

"IOs juga memberikan prediksi ekonomi yang sama di tahun berjalan dan mendatang, dan menyarankan perlunya kontinuitas reformasi kebijakan dalam mendukung daya saing ASEAN," tutur Sri Mulyani.

 

Untuk memastikan ASEAN berada pada jalur yang benar menuju agenda tersebut, dilakukan evaluasi atas perkembangan pencapaian Rencana Aksi Strategis dan Indikator Kinerja Utama ASEAN terutama dalam konteks sektor keuangan.

 

Ini misalnya penguatan integrasi sektor jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan, penguatan konektivitas pasar modal, penguatan kerja sama stabilitas keuangan, penguatan upaya untuk meningkatkan inklusifitas sektor keuangan, penguatan kerja sama perpajakan, dan penguatan fasilitas perdagangan.

 

Berdasarkan pengamatan, agenda tersebut mengalami perkembangan positif, misalnya tercapainya perkembangan protokol 8 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), serta disepakatinya transisi AFAS menuju perjanjian ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA) yang keduanya diharapkan dapat ditandatangani tahun ini.

 

Kerja sama perpajakan yang semakin kondusif di ASEAN, meliputi dimulainya implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan meningkatnya jumlah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antarseluruh negara anggota.

 

Indonesia saat ini telah menyepakati tujuh perjanjian, dan masih dalam proses finalisasi penyelesaian P3B dengan Kamboja dan Myanmar. 

 

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai implementasi penguatan fasilitas kepabeanan, melalui impelementasi tarif pabean terharmonisasi dan penerapan ASEAN Single Windows, guna meningkatkan pertukaran dokumen pabean menggunakan jalur elektronik. 

 

Sri Mulyani mengungkapkan, salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan adalah pentingnya penguatan konektivitas infrastruktur di ASEAN, yang memerlukan dukungan dari pihak swasta terutama untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan dari sektor publik.

 

"Kami membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan dan rekomendasi untuk meningkatkan potensi infrastruktur sebagai suatu kelas aset yang dapat dibiayai oleh pasar modal serta upaya untuk meningkatkan pemahaman investor di kawasan dan global atas potensi kerja sama pembangunan infrastruktur di ASEAN," paparnya.

 

Secara khusus, Sri Mulyani menjadi pembicara dalam World Bank Infrastruture Finance Summit, yang memberikan kesempatan baginya untuk berbagi pengalaman tentang perkembangan Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun infrastruktur, selain juga dapat mendengar pengalaman negara lain dalam membangun infrastruktur.

 

"Saya juga menyampaikan perlunya ASEAN, bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kapasitas dalam pembiayaan infrastruktur, menyiapkan asset class yang bankable dan memenuhi persyaratan standar internasional sehingga dapat menarik minat investor regional dan manca negara untuk melakukan investasi," ungkapnya.