KEIN Harap Pemerintah Memihak pada Rakyat Kecil dalam Pembangunan

Liputan6.com, Mataram Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Sistem Ekonomi Pancasila” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (24/5/2018). Sejumlah pihak yang terlibat antara lain pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, perwakilan petani, dan perwakilan pedagang.

Salah satu isu yang dibahas dalam FGD tersebut mengenai pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus sejalan dan memerhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera sesuai dengan prinsip Ekonomi Pancasila.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN), Arif Budimanta, mengatakan bahwa pembangunan merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan nasional tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga kebijakan-kebijakan strategis.

“Jadi masyarakat harus menjadi bagian dan tujuan dari pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan bahagia,” ujarnya.

Menurut Arif, pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini telah memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Walaupun begitu, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang sebenarnya.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan rencana pembangunan dengan kebutuhan sosial, terutama rakyat kecil. Hal ini diperlukan agar rakyat kecil tidak merasa dilupakan oleh pembangunan yang terkadang cenderung menguntungkan pemain besar.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Rowot Nusantara Lombok, Lalu Ari Irawan, dalam diskusi tersebut. Menurutnya, pemerintah sering kali melupakan masyarakat dalam suatu pembangunan, sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi perekonomian secara luas.

“Masyarakat tidak pernah menjadi bagian dari pembangunan. Pembangunan itu tidak boleh lepas dari pembangunan masyarakat,” ucap Lalu.

Selain itu, sambungnya, tidak terlibatnya masyarakat dalam pembangunan nasional juga membuat banyak sumber daya manusia tidak terserap dengan baik. Dia mencontohkan, banyak sarjana yang memiliki potensi untuk memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil.

“Misalnya untuk bisa mengembangkan usaha mereka meminjam kredit, namun sayangnya tidak ada pendampingan untuk mengelola sehingga kreditnya tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar,” kata Lalu.

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat diperlukan. Pemerintah diharapkan hadir sebagai keberpihakan terhadap masyarakat sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila.

(*)