60 Persen Pekerja Konstruksi RI Tak Miliki Keterampilan

Dari total jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi, hanya 10 persen yang masuk kategori ahli dan 30 persen yang terampil serta memiliki sertifikat.‎

oleh Septian Deny diperbarui 06 Jul 2018, 12:32 WIB
Diterbitkan 06 Jul 2018, 12:32 WIB
Pekerja Konstruksi Bersertifikat Masih di Bawah 10 Persen
Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (26/1). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengejar sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Sektor konstruksi di dalam negeri masih minim memiliki tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Dari sekitar 7 juta sampai 8 juta tenaga konstruksi, 60 persen merupakan tenaga tidak terampil (unskilled) dan belum tersertifikasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mengatakan, dari total jumlah tenaga kerja di sektor kontruksi, hanya 10 persen yang masuk kategori ahli dan 30 persen yang terampil serta memiliki sertifikat.‎ Sementara sisanya masuk kategori unskilled.

"Kita masih 60 persen unskilled. Jadi tidak aneh kalau masih banyak yang tidak terampil. Tapi sudah mulai disertifikasi, ini tantangan kita harus dikejar terus. Sebanyak 10 persen sudah ahli, 30 persen sudah tersertifikasi," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Dia mengungkapkan, mayoritas tenaga kontruksi yang belum tersertifikasi ini berada di daerah. Sementara di kota-kota besar seperti Jakarta, rata-rata telah memiliki sertifikat dan diakui secara global.

"Kalau di perkotaan seperti pada proyek MRT, GBK itu hampir semua sudah certified. Kalau ada proyek pembangunan di luar negeri posisi tawar mereka juga tinggi. Hanya memang yang di daerah ini karena masih banyak tukang di daerah yang belum tersertifikasi," kata dia.

Anita mengakui, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Namun demikian, selama ini kementerian melalui balai dan dinas di daerah terus menggenjot peningkatan keterampilan para tenaga konstruksi.

"Kita punya mobile trainning unit, balai peningkatan konstruksi. Mereka melakukan pembinaan kepada tukang-tukang dan memberikan sertifikasi. Ini memang masih harus terus dilakukan.‎ Kalau bisa semuanya skill, harapannya. Tapi memang harus bertahap," tandas dia.

 

Menteri PUPR: RI Butuh Insinyur Muda dan Tangguh

Pekerja Konstruksi Bersertifikat Masih di Bawah 10 Persen
Seorang pekerja berjalan di atas bangunan gedung yang dalam tahap penyelesaian di Jakarta, Jumat (26/1). Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi saat ini di bawah 10% atau hanya 720.000 dari 8,10 juta tenaga kerja. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan,‎ pembangunan yang telah dicapai hari ini, tentunya tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (SDM) bidang keinsinyuran.

Dia mengajak para insinyur untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era digital yang semakin canggih dan terus berkembang.

"Seperti kita ketahui bahwa industri 4.0 merupakan era digitalisasi, di mana dibutuhkan persaingan inovasi dan keahlian. Untuk itu butuh penguatan pembinaan SDM di perguruan tinggi, politeknik, pesantren, dan SMK," kata Budi, di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

‎Basuki menambahkan, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selain berfokus membangun infrastruktur, pada 2019 mulai berfokus pada pembangunan SDM.

Dia mengungkapkan, sebagai insinyur profesional, dituntut untuk memiliki terobosan yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Untuk itu dibutuhkan peran organisasi profesi insinyur yang dapat membina para insinyur muda dan sebagai wadah berbagi pengetahuan guna mengikuti perkembangan zaman.

PII sebagai organisasi profesi insinyur, dinilai Menteri Basuki merupakan organisasi yang sangat prestisius, sebab dapat mewadahi beberapa profesi keilmuan di bidang teknik.

"PII diharapkan dapat mengambil peran yang maksimal dalam menyiapkan sumber daya keinsinyuran, baik sumber daya manusia maupun teknologinya yang saat ini sangat dibutuhkan," ujarnya.

Basuki menambahkan, PII juga telah menjadi mitra kerja Kementerian PUPR yang banyak berkontribusi dalam pembangunan nasional, terutama dalam memberikan masukan dan ide-ide di bidang konstruksi. Di saat terbentuknya Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) beberapa waktu lalu, PII banyak turut andil dalam evaluasi sejumlah proyek konstruksi layang.

"PII juga teribat dalam Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) khususnya dalam evaluasi kesiapan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebagian besar konstruksinya berupa jembatan panjang. Diharapkan ke depan makin banyak lagi dukungan PII terutama dalam inovasi teknologi, agar kami mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai rencana," ujarnya.

Basuki mengungkapkan salah satu bentuk inovasi dalam bidang konstruksi adalah dengan banyaknya pemanfaatan teknologi precast maupun prefabrikasi sehingga produk lebih tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

"Dalam rangka revolusi industri 4.0 kami juga sudah akan mulai mengembangkan pemanfaatan teknologi 3D building planning," dia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya