Upaya Hindari Kecelakaan Kerja, Kementerian PUPR Siapkan 1.000 Pengawas Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melatih 1.000 tenaga pengawas konstruksi. Tenaga tersebut dipersiapkan untuk melakukan pengawasan keselamatan kerja pada proyek infrastruktur.

Anggota Komite Keselamatan Konstruksi, Danish Sumadilaga, mengatakan, untuk menghindari terjadinya kasus kecelakaan kerja yang marak terjadi belakangan ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya menyatakan akan menambah tenaga pengawas pada setiap proyek yang dikerjakan.

‎"Sebetulnya begini bahwa kita akan menambah pengawas misalnya ada. Salah satu BUMN kerja sama dengan beberapa instansi untuk merekrut sementara," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Akan tetapi, di sisi lain, Kementerian PUPR juga akan menyiapkan tenaga pengawas untuk proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Rencananya akan ada 1.000 tenaga pengawas yang disiapkan.

"Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui APBN akan melatih 1.000 pengawas," kata dia.

Menurut Danish, tenaga pengawas yang dilatih ini bukan hanya berasal dari Kementerian PUPR, melain juga dari pihak lain, seperti konsultan, kontraktor, dan lain-lain. Dana pelatihannya akan diambil dari anggaran yang dimiliki kementerian.

"Dari dana pemerintah akan kita percepat. ‎(Anggaran?) Saya lupa tapi mungkin untuk 1.000 pengawas untuk segera disiapkan. Pokoknya berapa puluh miliarlah lupa, nanti betul-betul kita bukan hanya membina tapi mendukung," jelas dia.

Rencananya, proses pelatihan akan dilakukan segera. Nantinya lama pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Mungkin bulan depan akan dimulai segera kan kita juga ada tugas kita nah ini kurang pengawas. Kita latih segera. Kita keluarkan sertifikat. Tergantung level levelnya dan jenis pekerjaannya biasanya enggak lebih dari dua bulan termasuk kita bawa ke lapangan sekalian untuk praktik, kita mengisilah karena enggak bisa hanya untuk terus konsultan saja yang bertanggung jawab," tandas dia.

Tonton Video Pilihan Ini:

Proyek tol Bogor Outer Ring Road (BORR) menjadi jalan tol pertama yang lolos audit keselamatan konstruksi. Hal ini setelah ditetapkannya penghentian sementara proyek infrastruktur oleh pemerintah.

AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan, menyusul penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang oleh pemerintah, PT Marga Sarana Jabar (PT MSJ) selaku kelompok usaha Jasa Marga yang mengelola Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) telah mengajukan permohonan audit.

"Ini untuk evaluasi atas pekerjaan konstruksi di Proyek Jalan Tol BORR Seksi IIB Ruas Kedung Badak-Simpang Yasmin," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Dia menjelaskan, Sabtu, 24 Februari 2018 pada 14.00-16.00 WIB telah dilakukan audit prioritas untuk melanjutkan proyek Jalan Tol BORR Seksi IIB Ruas Kedung Badak-Simpang Yasmin. Pekerjaan konstruksi elevated yang dilakukan evaluasi, yaitu pelaksanaan pemasangan span terakhir dengan panjang 45 meter.

Dalam kegiatan audit kali ini dihadiri Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kepala Balai Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Anggota KKJTJ, Jajaran Direksi PT MSJ, Kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama, Konsultan Supervisi PT Purna Jasa Bimapratama dan Vendor Sub Specialist Pre Stressing PT DSI.

"Setelah dilakukan audit dari beberapa aspek, maka telah disepakati dan ditandatangani Berita Acara Persetujuan pelaksanaan pengangkatan box girder span 61-62," kata dia.

Sedangkan kelanjutan dari pelaksanaan span sisi utara sebanyak 16 segmen akan dilakukan pada 27 Februari 2018, dengan melaksanakan pengalihan lalu lintas (detour) di bawahnya selama empat hari.

"Dengan lolosnya evaluasi konstruksi elevated, maka PT MSJ menjadi Badan Usaha Jalan Tol yang pertama kali lulus audit keselamatan konstruksi yang dilakukan oleh KKJTJ serta Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (K3N) paska moratorium," tandas dia.