Dua BUMN Konstruksi Tawarkan Ruas Tol ke Investor Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal utang BUMN Karya. Hal ini menyusul hasil laporan lembaga pemeringkat utang dunia, Standard & Poor's (S&P) yang menyoroti soal utang BUMN-BUMN Karya nasional.

Rini menjelaskan, memang BUMN Karya memiliki siklus keuangan yang berbeda dengan perusahaan pelat merah di bidang lain. Saat mulai membangun sebuah proyek, kondisi keuangannya pasti akan tertekan. Namun setelah itu, keuangannya akan kembali normal.‎

"(BUMN) karya-karya ini kalau investasi, saat investasi keadaan keuangannya sedikit tertekan. Tetapi pada saat investasinya mulai memberikan hasil atau investasi itu selesai terbangun, otomatis akan membaik," ujar dia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Rini mengaku, ada dua BUMN yang menjadi perhatian dalam hal pengelolaan utangnya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Namun dengan beroperasinya sejumlah ruas tol baru yang dikerjakan kedua perusahaan tersebut, diharapkan bisa ditawarkan ke investor melalui reksadana penyertaan terbatas (RDPT).

"Dua perusahaan karya yang harus diperhatikan, yaitu Waskita dan Jasa Marga. Tahun ini kan beberapa ruas sudah jadi, jadi kita sudah menyiapkan RDPT untuk Waskita dan Jasa Marga. Waskita baru saja hari Jumat mendapatkan persetujuan OJK. Insya Allah itu akan baik. Boleh (investornya siapa saja)," tandas dia.

Sebagai informasi, S&P melaporkan, ada empat perusahaan konstruksi besar milik negara yang kondisi utangnya harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, utang tersebut mengalami kenaikan 57 persen menjadi sekitar US$ 11,3 miliar atau setara Rp 156,2 triliun pada tahun lalu.

Rentetan kecelakaan kerja pada proyek pembangunan yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan berujung pada pemberhentian empat orang direksi perusahaan. Rencananya empat direktur ini akan dicopot dalam waktu dekat. 

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, mengatakan rencananya akan ada empat direksi yang diganti, di antaranya yang bertanggung jawab pada operasi, SDM, dan direktur utama. 

"Untuk sanksinya akan ada perubahan manajemen. Ini kan perusahaan terbuka, jadi kami mohon maaf sekali untuk tidak menyebutkan detailnya. Tapi setidaknya ada direktur utama, direktur SDM, dan direktur operasi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, pada 21 Maret 2018. 

Dia lebih jauh memaparkan semua sanksi ini telah sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sekarang sedang dalam proses evaluasi dengan Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Jadi, masih dalam proses untuk ditindaklanjuti seperti apa," ujarnya.

Ahmad Bambang juga menuturkan bahwa Waskita Karya akan menambah direksi baru ke depannya, yaitu Direktur Quality, Health, Safety & Environment (QHSE).

Diharapkan dengan adanya direksi baru ini (QHSE), dapat mengurangi dan mencegah insiden kecelakaan proyek yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Dengan perombakan ini, kami harapkan semoga dampaknya makin bagus ke Waskita Karya, kalau tidak ada dampak ya buat apa," ucap Ahmad Bambang.