Ali Mochtar Ngabalin Ditunjuk Jadi Komisaris AP I

Liputan6.com, Jakarta Terdapat tiga nama baru menduduki posisi Komisaris di PT Angkasa Pura I. Ketiga nama baru yang menjabat komisaris di AP I, yaitu Djoko Sasono, Tri Budi Satriyo, dan Ali Mochtar Ngabalin.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juli 2018.

"Kami yakin hadirnya para komisaris baru ini akan membawa kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan yang tengah melakukan percepatan pembangunan bandara baru dan infrastruktur pendukung pada tahun 2018 ini,” ujar Corporate Communication Senior Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Awaluddin.

Pada jajaran komisaris ini, Djoko Sasono diangkat menjadi Komisaris Utama menggantikan Andi Widjajanto, yang sebelumnya diangkat menjadi Komisaris Utama Angkasa Pura I pada 4 April 2017.

Djoko Sasono sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Sementara Tri Budi Satriyo berlatar belakang dari lingkungan TNI dengan pangkat Marsekal Muda TNI.

Sementara Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.

Tri Budi Satriyo diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Boy Syahril Qamar yang telah menjabat sebagai Komisaris Independen Angkasa Pura I sejak 7 April 2014.

Sedangkan Ali Mochtar Ngabalin merupakan seorang politisi dari Partai Golkar yang pada Mei 2018 lalu sempat diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Adapula Anandy Wati yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sejak 7 April 2014, ditetapkan menjadi Komisaris Independen.

Penyerahan salinan surat keputusan tersebut dilakukan Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II Kementerian BUMN Wien Irwanto kepada pejabat Komisaris baru yang dihadiri jajaran Direksi dan Komisaris Angkasa Pura I beserta pejabat Kementerian BUMN, Kamis (19/7) di Kantor Kementerian BUMN.

PT Angkasa Pura I (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meresmikan Balai Pemberdayaan Masyarakat (BPM) bagi warga terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.

Peresmian BPM dilaksanakan bersama dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Angkasa Pura I, Pemkab Kulon Progo, dan Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos) Kementerian Sosial RI tentang Kerja Sama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Penyuluhan serta Pemberdayaan Masyarakat bagi Warga Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi bersama Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, kemarin (16/7/2018).

"Peresmian Balai Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Angkasa Pura I terhadap warga yang terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Hadirnya BPM ini diharapkan dapat meningkatkan soft skill, hard skill, dan kompetensi bagi warga sesuai dengan standar yang telah ditentukan," ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Beberapa program pelatihan yang diberikan kepada warga yaitu program pengembangan pariwisata dan program pendukung konstruksi bandara. Program pengembangan pariwisata antara lain pelatihan Bahasa Inggris.

Sedangkan  program pendukung konstruksi bandara berupa pelatihan pertukangan batu dan kayu, pelatihan las, serta teknik pendinginan. Gedung BPM yangberlokasi tepat disebelah Kantor Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo ini memiliki dua ruang kelas untuk aktivitas belajar dan mengajar dengan kapasitas 35 orang per kelas.