Polisi Udara Miliki Pesawat Multiguna Baru Buatan RI

Direktorat Polisi udara Baharkam Mabes Polri, resmi menerima satu tambahan pesawat multiguna baru jenis CN295 rakitan PT Dirgantara Indonesia.

oleh Pramita Tristiawati diperbarui 07 Sep 2018, 15:00 WIB
Diterbitkan 07 Sep 2018, 15:00 WIB
(Foto: Liputan6.com/Pramita T)
Pesawat multiguna buatan PT Dirgantara Indonesia (Foto:Liputan6.com/Pramita T)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Polisi Udara Baharkam Mabes Polri, resmi menerima satu tambahan pesawat multiguna baru jenis CN295 rakitan PT Dirgantara Indonesia, di Mako Ditpol Udara Korpolairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Jumat (7/9/2018).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro kepada Kabarhakam Komjen Moechgiyarto.

Pada kesempatan tersebut Goentoro memaparkan, penyerahan pesawat CN295 ini dilakukan empat bulan lebih awal dengan status Ahead of Time dari target pengiriman yang tertulis pada kontrak, yaitu Januari 2019. 

Sedangkan 1 unit Helikopter BELL 412EP penyerahan sesuai kontrak pada September 2019. Kontrak jual beli tersebut merupakan bentuk apresiasi dan kepercayaan Kepolisian Udara Republik Indonesia terhadap produk PTDI. 

"Hingga kini Kepolisian Udara RI, telah mengoperasikan pesawat terbang NC212-200, helikopter BO105, BELL 412SP, BELL 412EP," ujar Elfien.

Kemudian Elfien juga menerangkan, pesawat CN295 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang badan pesawatnya (fuselage) diperpanjang tiga meter. Serta menggunakan mesin terbaru turboprop Pratt & Whitney PW127G yang dilengkapi enam bilah baling-baling Hamilton Standard 586-F.

"Ditambah, CN295 memiliki lima  konfigurasi, yakni VIP, Passenger, Troops, Paratroops, dan Medical Evacuation. Konfigurasi ini telah disiapkan PTDI dan diserahkan bersamaan dengan penyerahan pesawat," tutur dia.

Kapasitas untuk konfigurasi passenger adalah 50 orang, konfigurasi troops kapasitas adalah 70 orang. Lalu konfigurasi fully equipped paratroops kapasitasnya adalah 45 orang, sementara untuk konfigurasi medical evacuation mampu membawa 24 stretchers.

Pesawat CN295 Polud ini merupakan pesawat terbang hasil kerja sama industri antara PT DI dengan Airbus Defense & Space (ADS) yang dikerjakan di kawasan produksi PTDI di Bandung.

Dengan diserahkannya pesawat CN295, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kepolisian Udara Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan operasi kepolisian Udara.

Pesawat CN295 Polud ini merupakan pesawat ke-10 yang diproduksi PT DI. Sembilan unit pesawat CN295 sebelumnya sudah diserahkan dan dioperasikan oleh TNI AU.

"Penggunaan hasil produksi bangsa sendiri, disamping merupakan kebanggaan nasional yang harus dipupuk dan ditingkatkan, adalah juga merupakan upaya jangka panjang bagi bangsa Indonesia untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan dari pihak luar negeri," kata Elfin.

 

 

Tambah Pesawat

Pesawat N219 produksi PT Dirgantara Indonesia melakukan system navigation functional check. (Dok. PTDI)
Pesawat N219 produksi PT Dirgantara Indonesia melakukan system navigation functional check. (Dok. PTDI)

Sementara, Kabarhakam Mabes Polri Komjen Moechgiyarto mengatakan, pesawat yang dibeli dengan skema kredit Swasta Asing (KSA) ini adalah pesawat ke-11 milik Direktorat Polisi Udara RI. 

"CN295 kita sudah ada 10 dengan hadirnya ini bertambah menjadi 11, sedangkan helikopter kita ada 48. Nanti akan ditambah 1 lagi menjadi 49 armada untuk tahun 2018," kata dia. 

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, jumlah pesawat yang ada saat ini, memang jauh dari ideal. Namun pihaknya  berusaha memenuhi standar minimal peralatan dan perlengkapan Polisi udara.

"Kalau ideal negara tak akan mampu, kita standar minimal saja kita akan buat standar kebutuhan minimal peralatan udara itu sejauh berapa yang kita inginkan. Memang kalau kita lihat standar kebutuhan masih jauh dari harapan yang kita inginkan," ujar Moechgiyarto.  

Moechgiyarto menuturkan, pembelian pesawat dengan skema KSA ini, cukup memakan waktu karena dari proses kontrak di tahun 2011 baru terwujud di tahun 2018 ini. 

"KSA proses 2011 dan baru sekarang selesai jadi 7 tahun. Kalau APBN kita tak mampu membeli pesawat ini," ujar dia. (Pramita Tristiawati)

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya