RI Tak Akan Galang Dana Bencana pada Momen IMF-Bank Dunia di Bali

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak akan melakukan penggalangan dana terkait bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada pertemuan IMF-World Bank di Bali pada 8-14 Oktober mendatang.

"Menggalang dana saya kira enggak perlu karena tadi Bu Ani (Sri Mulyani) bilang ke saya dana dari kita cukup untuk bisa menangani itu," kata Menko Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (1/10/2019).

Menko luhut menyampaikan, saat ini kondisi penanganan korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala perlahan sudah mulai membaik. Hal itu dikarenakan pemerintah telah tanggap dalam mengatasi masalah bencana tersebut.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pihak agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan mulai kembali secara perlahan menata kehidupan di sana.

"Masalah Palu ini saya sampaikan duka cita sangat dalam, tetapi sekarang kita selesai emergency ini adalah pembangunan yang menjadi isu. Jadi kita enggak boleh menangis lama-lama, sedih lama-lama," jelas Menko Luhut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dana bantuan untuk penanganan korban gempa di Palu dan Donggala sebesar Rp 560 miliar sudah cair. Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Hari ini juga sudah cair (anggaran Rp 560 miliar)," kata Menkeu Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (1/10).

Dia menyebutkan anggaran tersebut langsung diproses saat permohonan dari BNPB masuk meski pada akhir pekan. "Yang itu yang saya proses weekend kemarin begitu terjadi, hari Sabtu permintaan kita sudah approve dan proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari sabtu yang lalu," ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka

Pemerintah akan menyusun instrumen keuangan yang baru khusus penanganan bencana alam. Hal ini menyusul banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan frekuensi bencana di Indonesia saat ini harus menjadi perhatian terutama terkait mekanisme dana yang diperlukan untuk bantuan penanganan maupun pemulihan pasca bencana.

"Dalam situasi yang kedaruratan ini kita memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mendevelope (mengembangkan) suatu instrumen pembuatan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kita deploy (sebarkan), ” kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (1/10/2018).

Dia menjelaskan akan mempelajari skema tersebut dari beberapa negara lain dan akan membahasnya di salah satu pertemuan saat gelaran annual meeting IMF-WB 8-12 Oktober 2018 di Bali.

"Dan kita melihat dari negara negara lain, saya sudah konsultasi, nanti dalam IMF-WB annual meeting kita akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antar daerah bisa masuk dalam APBN kita, bagaimana suatu support pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan,” ujar dia.

Adapun saat ini dana untuk penanganan bencana berdasarkan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP). Dana tersebut bisa diproses dan dicairkan jika ada pengajuan dari BNPB atau disebut dana on call untuk kedaruratan.

Oleh sebab itu, selain menyusun instrumen keuangan yang baru, lembaga-lembaga terkait juga akan diperkuat agar penanganan bencana di Indonesia semakin baik. Sebab, menurut dia, jika dilihat secara geografis banyak daerah di Indonesia yang rawan terkena bencana alam sehingga antisipasi perlu juga untuk ditingkatkan.

"Kemudian kita juga pikirkan bagaimana untuk memperkuat BNPB. Yang saya lihat Kementerian lembaga termasuk TNI, Polri yang selama ini selalu merupakan institusi di mana pasukannya merupakan yang masuk pertama itu juga bisa diperkuat dengan support anggaran, support logistik yang memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana," ujar dia.

Dia menyatakan pemerintah akan segera menyiapkan penyusunan dan langkah-langkah kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

"Sehingga setiap daerah memiliki cukup kesiapan dan terutama dari kami tentu tanggungjawab nya adalah bagaimana menciptakan sumber dana dan mekanisme anggaran," kata dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka