Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan pandangannya terkait dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen terhadap dunia usaha.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kenaikan upah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Baca Juga
"Dampak kenaikan UMP pasti terasa pada industri berbasis tenaga kerja. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kenaikan tersebut diimbangi dengan peningkatan produktivitas," ujar Anindya usai Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Advertisement
Strategi Dunia Usaha dalam Menghadapi Kenaikan UMP
Anindya menjelaskan bahwa meskipun kenaikan UMP dapat memengaruhi biaya operasional, terutama di sektor padat karya, perusahaan dapat menanggulanginya melalui langkah strategis seperti upskilling atau peningkatan keterampilan pekerja.
"Perusahaan perlu melakukan upskilling agar kenaikan upah dapat dikompensasi dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan," tambahnya.
Langkah ini, menurut Anindya, tidak hanya membantu perusahaan bertahan di tengah kenaikan biaya tenaga kerja, tetapi juga menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan efisien.
Peran Krusial UMKM dalam Ekonomi Nasional
Selain fokus pada sektor industri besar, Anindya juga menyoroti peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia. UMKM, yang menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di dunia usaha, menjadi pilar utama dalam mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.
Kadin menyadari bahwa kebijakan kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan ini juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dan dunia usaha.
"UMKM memegang peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kelangsungan dan keberhasilan UMKM harus menjadi fokus bersama," tegas Anindya.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Hadapi Tantangan
Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, Anindya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Kadin, dan pelaku usaha. Dukungan terhadap UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan upaya menjaga daya saing menjadi langkah kunci dalam menghadapi dampak kenaikan UMP.
"Kenaikan UMP harus diiringi dengan strategi yang solid, termasuk peningkatan produktivitas dan dukungan penuh untuk UMKM. Dengan sinergi yang baik, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang," pungkasnya.
Deretan Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: Ada Arsjad Rasjid hingga Budi Arie Setiadi
Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).
Pengukuhan ini menjadi sorotan, terutama dengan masuknya sejumlah tokoh berpengaruh dari berbagai sektor ke dalam jajaran pengurus.
Anindya Bakrie Kembali Jadi Ketua Umum
Anindya Bakrie secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menindaklanjuti hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang digelar pada September lalu.
Dalam sambutannya, Anindya menegaskan pentingnya sinergi antara Kadin dan pemerintah untuk mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kadin harus kompak dan mampu mengkaji kebijakan yang selaras dengan pemerintah," ujar Anindya.
Rosan Roeslani dan Hashim Djojohadikusumo di Posisi Strategis
Menteri Investasi, Rosan P. Roeslani, didapuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Kedua figur ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Kadin dengan pemerintah serta mendukung penciptaan kebijakan yang pro-investasi dan pembangunan ekonomi.
Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan
Mantan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Meskipun tidak hadir dalam acara pengukuhan, Arsjad diharapkan tetap memberikan kontribusi besar melalui pengalaman dan kepemimpinannya sebelumnya.
Budi Arie dan Bamsoet di Jajaran Pengu
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
Di sisi lain, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kehadiran tokoh-tokoh ini mencerminkan keterwakilan lintas sektor dalam struktur organisasi Kadin.
Â
Â
Advertisement