4 Tahun Jokowi-JK, RI Kuasai Blok Rokan dan Mahakam

Liputan6.com, Jakarta - Pada Sabtu, 20 Oktober 2018, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki tahun keempat. Pada tahun terakhir sebelum pemilu 2019, pemerintah berhasil mencetak rekor dengan mengambil alih blok minyak dan gas (migas) dari asing.

Menurut Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yang dikutip Minggu (21/10/2018), penguasaan Blok Rokan di Riau serta Blok Mahakam di Kalimantan Timur dapat memberikan untung sampai ratusan triliun ke kas negara. Total yang bisa diraup adalah Rp 825 triliun pada 2021-2041.

Selama setengah abad, Blok Mahakam dikuasai oleh Total yang berasal dari Prancis dan Inpex Corporation dari Jepang. Sejak 1 Januari 2018, Pertamina yang didukung oleh Pemerintah berhasil menjadi operator blok migas tersebut.

"Setelah 50 tahun dikelola oleh Total E&P, Blok Migas Mahakam dikelola oleh Pertamina sejak Januari 2018," tulis laporan tersebut.

Setengah tahun kemudian, pemerintah kembali berhasil menguasai blok Rokan. Sama dengan Blok Mahakam, tercatat Blok Rokan dikuasai asing selama 50 tahun sebelum akhirnya kembali ke tangan Indonesia. Blok Rokan sebelumnya dikuasai perusahaan energi asal AS, yakni Chevron.

Pada masa Orde Baru, Chevron berhasil mendapatkan kontrak selama 30 tahun, kemudian diperpanjang lagi selama 20 tahun sampai tahun 2021. Meski ada pihak yang skeptis akan kemampuan pemerintah untuk kuasai Blok Rokan, salah satunya Amien Rais, tetapi pada Juli 2018 Indonesia berhasil menguasai blok migas tersebut.

Blok Mahakam memiliki cadangan 57 juta barel minyak. Sementara, cadangan minyak Blok Rokan mencapai 500 juta sampai 1,5 miliar barel. 

Dengan menguasai blok migas Mahakam dan Rokan, otomatis produksi minyak pertamina meningkat. Hal ini akan otomatis memperkuat ketahanan energi nasional dengan terpangkasnya impor minyak.

Pemerintah Jokowi-JK fokus untuk mengurangi impor minyak. Kebijakan ini krusial mengingat harga minyak dan dolar sama-sama sedang naik.

Inovasi yang diambil pemerintah untuk mengakali situasi tersebut adalah memakai minyak biodiesel. "Demi mengurangi impor minyak, pemerintah juga menetapkan kebijakan mandatori bahan bakar nabati khususnya minyak kelapa sawit," tulis Laporan 4 Tahun Jokowi-JK.

Kebijakan pemakaian biodiesel tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66/2018. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor minyak sebesar 20 persen.

Para petani sawit juga diharapkan mendapat keuntungan karena harga komoditas kelapa sawit akan merangkak naik. Pihak pemerintah pun percaya pengadopsian B20 oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik, meskipun secara perlahan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: