Sri Mulyani: Penerimaan Negara Melebihi Target APBN untuk Pertama Kali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan sejumlah hal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Salah satu yang disampaikan yaitu soal pertumbuhan penerimaan negara yang capai 18,2 persen.

Sri Mulyani menuturkan, pendapatan negara pada 2018 akan melebihi target dalam Undang-Undang (UU) APBN. Hal ini juga baru pertama kali terjadi.

"Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada dalam UU APBN," tutur dia, Rabu (5/12/2018).

Penerimaan negara pada 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.936 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang target APBN 2018 yang hanya Rp 1.894 triliun.

Penerimaan negara ini disumbang pertumbuhan penerimaan bea cukai sebesar 14,7 persen dan penerimaan negara bukan pajak tumbuh 28,4 persen.

"Ini outlooknya sampai akhir tahun, tapi nanti tanggal 31 Desember, kami pasti update angka realisasi. Tapi kami sudah hitung sampai minggu pertama kemarin," ujar dia.

Selain itu, belanja negara pada 2018 juga diklaim sangat bagus. Hingga akhir tahun, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 2.210 triliun atau tumbuh 11 persen ketimbang tahun lalu hanya tumbuh 6 persen.

"Jadi pertumbuhan belanjanya tumbuh 11 persen, lebih tinggi dari tahun lalu yang 6,6 persen. Pendapatan negara yang tumbuh 8,2 persen tadi lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya juga 6,5 persen. Jadi dua-duanya meningkat secara baik," kata dia.

Secara keseluruhan, defisit APBN 2018 diperkirakan hanya 1,86 persen. Angka ini jauh berada di bawah target APBN yang mencapai 2,19 persen. "APBN 2018 baik,"  tutur dia.

Reporter: Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan korupsi adalah musuh utama dalam pengelolaan keuangan negara. Korupsi bukan hanya musuh bagi pengelolaan keuangan di pemerintahan pusat tapi juga daerah bahkan desa.

"Kita melihat dalam pengelolaan keungan negara korupsi merupakan salah satu musuh yang sangat utama, yang sangat jelas dalam pelaksanaan baik ditingkat pusat daerah sampai ke desa," ujarnya dalam acara Hari Anti Korupsi, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.

Sri Mulyani mengatakan, transparansi merupakan salah satu kunci untuk memerangi korupsi. Dengan transparansi diharapkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan APBN termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan sendiri.

"Karena bagaimanapun seluruh jajaran yang lebih dari 70.000, Kemenkeu itu juga harus terus dijaga komitmennya. Dan masyarakat juga bisa cek sehingga kita bisa menggunakan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam publik untuk bisa ikut mengawasi keuangan negara," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah akan terus menjaga komitmen menjaga keuangan negara. Sehingga pajak dan jenis pendapatan lain yang dipungut dari masyarakat dapat dimanfaatkan lagi untuk kemakmuran masyarakat.

"Dengan adanya keinginan dan komitmen terus menerus kita semua, saya berharap bahwa seluruh sumber daya yang dikumpulkan oleh negara bisa kembali ke masyarakat secara bersih dan efektif," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: