Inovasi Bea Cukai Bakal Turunkan Biaya Logistik di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pengusaha menyambut baik inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini terkait dengan sistem terbaru dari pelaporan barang yang masuk ke wilayah pabeanan Indonesia. Inovasi tersebut diberi nama Manifest Generasi III.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita mengatakan, selama ini lambatnya proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen untuk barang akan masuk ke Indonesia sering dikeluhkan oleh para pengusaha. Lantaran, barang-barang tersebut umumnya merupakan bahan baku bagi industri.

‎"Ini sering banyak diperdebatkan. Karena (sistem) yang ada sekarang adalah yang tempo hari kita keluhkan. Saya apresiasi ini cepat sekali, karena saya pikir implementasinya baru di 2020, tapi ternyata sekarang sudah bisa," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Dia menjelaskan, lamanya bahan baku impor untuk sampai ke pabrik selama ini disebabkan oleh lambatnya proses perizinan dan pemeriksaan di pabean. Namun, dengan manifest generasi III ini, bahan baku akan lebih cepat sampai ke pabrik sehingga menghemat biaya dan waktu.

"Dengan ini biaya menjadi rendah, dulu kapal sampai ke pelabuhan baru di urus dokumen-dokumennya. Akhirnya kita perlu sewa gudang dulu, sambil nunggu selesai. Sekarang, barang sampai bisa langsung keluar, ini kurangi cost di pabrik," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugraha Hanafi menyatakan, selama ini biaya logistik di Indonesia mencapai 23,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, dengan ada sistem baru ini diharapkan bisa turun hingga 18 persen.‎

‎"Dari sisi efisiensi waktu sudah jelas. Untuk biaya logistik di 2017 23,7 persen. Dengan proyek adanya proyek infrastruktur yang selesai akan beri dorongan penurunan sekitar 1-1,5 persen, jadi di 2018 mungkin sekitar 22,6 persen. Yang berkaitan dengan ini (Manifes Generasi III) akan memberikan penurunan signifikan, bisa 18 persen per tahun. Jadi efisiensinya sangat banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah perlu segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Dengan demikian, biaya logistik di Tanah Air bisa ditekan dan membuat harga barang kebutuhan masyarakat lebih terkendali.

Pengamat Ekonomi Didin S Damanhuri mengungkapkan, saat ini indeks logistik Indonesia tercatat paling rendah dibandingkan negara-negara berkembang yang ada di dunia. Hal itu berdampak pada tingginya biaya kegiatan ekonomi di dalam negeri.

"Persoalan yang paling mendasar dari permasalahan ini adalah minimnya infrastruktur yang tersedia saat ini," ujar dia di Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018.

Untuk itu, lanjut dia, semua pihak seharusnya mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di bidang infrastruktur, yang tersebar di sejumlah wilayah.

“Seperti pembangunan jalan tol, peningkatan sejumlah bandara, pembangunan tol laut serta pengadaan kereta cepat. Hal ini tentunya diharapkan dapat mempercepat proses distribusi logistik sehingga biaya ekonomi dapat ditekan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Minang, Irfianda Abidin menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur, khususnya di wilayah Sumatera.

Namun demikian, pihaknya meminta agar pembangunan infrastruktur dapat dibarengi dengan industrialisasi. Sehingga perekonomian di daerah bisa tetap tumbuh dengan munculnya kegiatan ekonomi baru.

“Saya kira pemerintah juga harus melakukan skala prioritas. Apakah infrastruktur dulu atau industrinya dimajukan. Itu dilakukan guna menyaingi China," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: