Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah nantinya akan mensubsidi bagi industri yang bisa menghasilkan inovasi dan melakukan vokasi atau kegiatan pendidikan dalam Revolusi Industri 4.0.

"Jadi memang salah satu yang akan didorong adalah super deductable tax. Jadi kalau industri melakukan investasi maka dia akan mendapatkan allowance dari pemerintah dalam bentuk pemotongan pajak dalam waktu 5 tahun. Nilainya dua kali lipat dari yang dia inves. Jadi kalo investasinya Rp 1 miliar maka akan dapat Rp 2 miliar untuk pemotongan pajak," tuturnya di Makassar, Rabu (16/1/2019).

Dia menjelaskan, skema pengurangan pajak hingga 200 persen tersebut ditargetkan dapat terbit pada April tahun ini.

"Keluarnya kapan? Ini kami tinggal tunggu taking-taking (saja). Insha Allah sebelum April keluar," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta kegiatan vokasi lebih ditingkatkan pada tahun ini guna mendorong keterampilan kerja sumber daya manusia (SDM) untuk lebih berkualitas.

"Jadi memang upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana tahun ini pemerintah akan fokus pada peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri seminar outlook perekonomian Indonesia 2019. Seminar ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyampaikan rencana pembangunan ekonomi yang akan dilakukan tahun ini.

Darmin mengatakan, pemerintah tahun ini akan fokus melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Sebab, selama empat tahun terakhir pemerintah telah fokus mendorong pembangunan infrastruktur.

"2019 kita akan lengkapi supply side kalau tadinya kita fokus betul ke infrastruktur. Tahun 2019 kita akan fokus kepada peningkatan kualitas manusianya. Terutama yang namanya pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar dia pada Selasa 8 Januari 2019. 

Pendidikan vokasi akan dimulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan cara mereformasi secara besar-besaran kurikulum dan keterlibatan industri. Selain SMK, politeknik dan balai latihan kerja juga akan dilibatkan.

"Semua rancangan-rancangan pendidikan vokasi ini sudah tuntas dan roadmap sudah ada. Maka itu nantinya akan di jelaskan ke publik. Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik logsitik harus baik, SDM baik baru kita punya basis cukup untuk daya saing," tuturnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut melanjutkan, peningkatan daya saing melalui vokasi ini merupakan program jangka menengah ke depan. Jangka pendek fokus pemerintah adalah mendorong ekspornya.

"Ada infrastruktur, pendidikan vokasi dan OSS untuk perwujudan yang paling akhir dari prosedur berusaha di Indonesia kemudian ada fasilitas perpajakan semua nya dikombinasikan itu adalah daya saing," ungkapnya.