Menaker Yakin Program Desmigratif Bisa Tekan Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, Program Desa Migrasi Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa menekan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang kerap dilakukan calo.

Lewat program ini, calon TKI bisa mendapat informasi lengkap seputar pasar kerja dan tata cara bekerja di luar negeri.

"Bahkan kalau mau misalnya berangkatnya lewat PT, mau nanya PT yang sudah dicabut mana saja, kadangkala orang enggak tahu kan. Itu kalau di layanan migrasi bisa diakses informasi itu," jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Namun dia mengakui jika upaya tersebut masih butuh usaha yang lebih keras. "Karena ini memang lebih jangka panjang dalam rangka membantu pengelolaan remitansi para TKI," jelas dia.

Kendati demikian, Hanif menilai, pelaksanaan Program Desmigratif sejauh ini telah berjalan dengan baik, sehingga bisa menangani oknum calo di lapangan.

"Alhamdulillah selama ini sudah ada relatif berjalan baik. Dalam program desmigratif itu kan warga desa jadi punya tempat untuk crosscheck Informasi. Karena di situ disiapkan ada informasi pasar kerja, juga kalau mekanisme bekerja ke luar negeri itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya," tuturnya.

Selain itu, ia melanjutkan, program ini juga mampu menopangi keberlanjutan hidup keluarga TKI yang ditinggal di kampung halamannya.

"Misal yang tinggal pasangannya. Kalau istrinya pergi berarti yang lakinya di rumah, itu kita kasih pelatihan kewirausahaan, kita kasih bantuan sarana dan prasarana usaha sampai mereka menciptakan usaha produktif," paparnya.

"Kemudian untuk community parenting, anak-anaknya kita urus, kita ada rumah edukatif. Sejumlah BUMN men-support kita, dan anak-anak bisa menghabiskan waktu untuk kepentingan yang positif," dia menambahkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengoptimalkan program Desa Migran Produktif alias Desmigratif agar lebih maksimal. Program ini dinilai dapat membangkitkan pembangunan ekonomi di desa.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, Kemnakar menargetkan 150 desa masuk program desmigratif pada 2019 ini.

"Masih jalan, Desmigratif untuk tahun ini sekitar 150 desa yang kita jalankan dengan program desmigratif itu di 10 provinsi, sekitar 60 kabupaten," kata dia di Kemnaker, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Hanif mengakui bahwa meskipun terjadi kenaikan jumlah desa sasaran program dibandingkan tahun sebelumnya, namun itu tidak tinggi. Pada 2018, program ini menyasar 130 desa.

"Naik. Cuma kenaikannya tidak melonjak begitu, karena anggaran kita untuk itu relatif terbatas," ungkap Hanif.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut ambil bagian dalam pendanaan program ini.

"Kita bikin role model-nya, jadi ada modeling dari Kementerian untuk pelayanan dan perlindungan TKI dari desa. Kemudian nanti kita berharap pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa mereplikasi itu di desa-desa yang kebetulan belum," jelas dia.

"Karena kalau kami kan desanya tiap tahun paling satu kabupaten atau satu provinsi kita kasih dua desa sebagai model. Kalau provinsinya bisa lebih kenceng, kabupatennya lebih kencang, saya kira akan makin banyak desa-desa yang terjangkau oleh program desa desmigratif," Dia menandaskan.

Reporter: Wifridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com