Jokowi-Maruf Janji Jadikan Rakyat Lebih Sejahtera

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan akan terus melanjutkan program yang telah dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

Dalam debat cawapres yang berlangsung pada Minggu malam ini di Hotel Sultan Jakarta, MaMa'ruf berjanji untuk memberikan masyarakat Indonesia kehidupan yang lebih sejahtera.

Ma'ruf mengatakan, salah satu kunci mendorong Indonesia menjadi negara maju adalah dengan membangun manusia.

"Jokowi-JK telah melakukan banyak hal tetapi kerja belum selesai, kami Jokowi-Ma'ruf akan melanjutkana ihtiar untuk membangun dan melindungi bangsa Indonesia untuk menjadikan kehidupan mereka lebih sejahtera," kata dia dalam debat cawapres pada Minggu (17/3/2019).

Ma'ruf pun meminta kepada generasi muda untuk tidak takut bermmimpi dan bercita-cita. Ia juga meminta kepada orang tua untuk tidak kuatir akan masa depan anaknya.

"Kalian jangan takut dan jangan sedih karena sekarang negara telah hadir dan negara akan terus hadir membantu kalian," lanjut dia.

Cara yang dilakukan dengan mengeluarkan tiga kartu sakti. Kartu pertama adalah KIP Kuliah, Kartu Sembako dan Kartu Prasejahtera.

Dengan ketiga kartu tersebut, Ma'ruf menjelaskan, anak miskin bisa kuliah, ibu bisa belanja dengan murah dan anak muda bisa mendapatkan kerja.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Debat calon wakil presiden ‎(cawapres) akan berlangsung nanti malam, salah satunya mengangkat soal ketenagakerjaan. Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, ‎ada sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang harus diperjuangkan kedua kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) ini.

Pertama, soal pelatihan vokasional, khususnya di era sertifikasi seperti saat ini, SDM Indonesia perlu ditingkatkan keterampilannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

"Perbaikan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi bagian dari pelatihan vokasional tersebut," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (17/3/2019). 

Kedua, soal‎ jaminan sosial, di mana hingga saati ini masih banyak pekerja yang belum mendapatkan jaminan sosial khususnya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Ketiga, soal pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik. Menurut Timboel, selam aini pengawasan terhadap tenaga kerja masih rendah.

"Ditariknya pengawas ketenagakerjaan ke tingkat provinsi belum menjawab masalah lemahnya pengawasan, malahan jumlah pengawas berkurang," kata dia.

Keempat, soal aturan terkait ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang menjadi mitra dari aplikasi online.‎ "Presiden berikutnya harus berani merevisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pekerja online terlindungi," ungkap dia.

Kelima, masih terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, khususnya soal jaminan PHK sehingga pengusaha sudah mencadangkan kompensasi PHK tiap bulan sebesar 8,3 persen.

"Sehingga pengusaha dan pekerja tidak masuk ke dalam konflik hubungan industrial terus. Jaminan PHK menjadi bagian dari program jaminan sosial sehingga nanti ada enam program jaminan sosial. Saya kira itu hal-hal yang perlu diperjuangkan. Semoga persoalan-persoalan ini menjadi bahan debat cawapres," tandas dia.