Menteri PUPR Ajak Komunitas Lokal Selamatkan 15 Danau Sekarat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono coba mengajak komunitas lokal untuk bantu pemerintah menyelamatkan 15 danau yang berada di titik kritis akibat tidak dikelola dengan baik.

Ini seiringan dengan program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang difokuskan pada 15 danau. Antara lain, Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau, Danau Singkarak dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara),

Lalu, Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Sentani (Papua), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).

"Seperti di Rawa Pening, itu pasti ada komunitas. Di sana ada paguyuban nelayan Rawa Pening. Kita harus ajak mereka menangani itu," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Penganggaran aksi penyelamatan danau ini disebutkannya menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Menurut laporan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana Rp 587,575 miliar untuk merevitalisasi 10 danau.

Adapun 10 danau tersebut merupakan yang telah mendapat penanganan Kementerian PUPR untuk direvitalisasi, seperti Danau Tondano di Sulawesi Utara dan Danau Limboto di Gorontalo.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengungkapkan, butuh waktu antara 5-7 tahun untuk bisa merevitalisasi danau agar bisa kembali bermanfaat secara ekonomis bagi penduduk sekitar.

"Itu seperti konsep Citarum Harum. Saya melihatnya kalau Citarum itu 7 tahun, memang 5 tahun sudah ada yang bisa. Jadi itu juga supaya penduduk bisa melihat itu bisa jadi kawasan olahraga dayung, ada wisatanya juga," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah terus menggencarkan upaya revitalisasi ketersediaan air baku di Indonesia. Salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3/2019).

Pada kesempatan tersebut, hadir beberapa pejabat nasional yang turut membubuhkan teken, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siri Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 15 danau prioritas nasional yang hendak diselamatkan pemerintah. Kementerian PUPR telah membenahi 10 danau diantaranya.

"Sebetulnya dari 15 (danau) prioritas itu 10 sudah kita sentuh. Misalnya, Danau Tondano, Limboto, kita bikin tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau," ucap dia di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Berdasarkan data yang Liputan6.com peroleh dari Kementerian PUPR, 10 danau tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), serta Danau Sentani (Papua).

Sedangkan 5 danau lainnya yang belum tersentuh antara lain Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, hingga institusi dan lembaga lainnya ini akan mempermudah upaya melestarikan danau sehingga fungsi ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

"Sebelumnya kami di situ merasa sendiri. Mungkin yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan ini, kita ingin dikeroyok, coba kita pakai konsep Citarum Harum. Dikomando oleh pak Gubernur, nanti disitu ada PUPR, ada (pemerintah) kabupaten, ada Kodam, ada Polda, dan lain-lain," tuturnya.