Menteri PANRB Bantah 90 Persen Kementerian Lakukan Jual Beli Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin membantah keras tudingan yang dilontarkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut 90 persen kementerian diduga melakukan jual beli jabatan.

"Saya tegaskan di sini tudingan tersebut tidak benar. Selaku Menteri PANRB, saya bantah keras tudingan yang dikatakan KASN yang mengatakan 90 persen kementerian melakukan jual beli jabatan," tegas Menteri Syafruddin di Jakarta (4/4/2019).

Sebab saat ini, semua proses terkait lelang jabatan sangat transparan, terbuka, dan akuntabel. Semua pihak terlibat dan dapat mengawasi proses pengisian jabatan pada setiap kementerian dan lembaga.

"Sistemnya sangat jelas, obyektif, dan terbuka. Mulai dari open bidding kemudian terdapat panitia seleksi, hasilnya diawasi oleh Ombudsman, masyarakat, media, bahkan juga pengawas internal," ungkap Syafruddin.

Ia mengatakan Kementerian PANRB selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan praktik jual beli jabatan dalam kementerian dan lembaga.

Jikalaupun ada, Syarifudin menegaskan, jumlahnya sedikit sekali dan saat ini penegak hukum sedang menanganinya. Untuk itu dirinya siap mendukung hal itu.

Berbagai inovasi telah dilakukan Kementerian PANRB untuk menghilangkan jual beli jabatan seperti penerapan e-Government, SAKIP, Zona Integrasi, WBK (Wilayah Bebas Korupsi), WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), dan Mal Pelayanan Publik.

"Kita (Kementerian PANRB) telah menciptakan berbagai perangkat dan sistem agar aparat pelayanan publik tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," ucap Menteri Syafruddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung soal jual beli jabatan yang ada di pemerintahan Jokowi, yakni Kementerian Agama (Kemenag). Prabowo menyinggung hal tersebut sembari menjawab pertanyaan Jokowi soal mal pelayanan publik.

"Ternyata 90 persen di dalam Kementerian itu ada jual beli jabatan. Itu pejabat di pemerintahan bapak sendiri yang bicara," ujar Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Prabowo, semua sistem bagus jika bisa diterapkan dengan baik. Jika terjadi hal yang tak diinginkan dalam sistem tersebut, maka harus segera disingkirkan.

"Jadi semua sistem itu baik, tapi kita harus sepakat kalau kita sakit, kita harus menyembuhkannya, kalau penyakit kita korupsi, ya sembuhkan korupsi itu," kata Prabowo.

Prabowo menyebut, visi misi Jokowi soal 'Dilan' (digital melayani) sangat bagus. Prabowo sendiri mendukung hal tersebut.

"Saya berpendapat bahwa sistem alat metodologi itu bagus, baik-baik saja. kalau itu untuk pelayanan publik dan untuk efisinsi saya dukung. Tapi inti bagi saya pemerintahan adalah harus bersih, tidak boleh terjadi korupsi besar-besaran," kata Prabowo.