Penumpang Angkutan Umum Diprediksi Capai 22,83 Juta Orang di Lebaran 2019

Liputan6.com, Jakarta Menjelang Ramadan dan Lebaran 2019, penumpang angkutan diprediksi meningkat. Data Direktorat Jenderal Perhubungan Barat Kemenhub mencatat, jumlah penumpang pada H-7 dan H+7 Lebaran mencapai 22,83 juta orang atau naik 4,14 persen.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan moda darat dan udara masih diminati masyarakat untuk mudik tahun ini.

"Berdasarkan pengalaman, prediksi tahun ini moda darat dan udara masih akan digemari untuk mudik, oleh karenanya harus mendapat perhatian yang masif," ujarnya di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (22/4/2019).

Secara rinci, moda yang mengalami kenaikan tertinggi adalah bus dengan kenaikan 3,88 persen (4,68 juta orang), disusul kapal laut 3,68 persen (1,08 juta orang), kereta api 3,41 persen (6,45 juta orang) dan pesawat 3,17 persen (5,78 juta orang).

Sebagai informasi, Kemenhub sudah menyiapkan 1.300 bus gratis tujuan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, yang akan diberangkatkan 3-4 hari sebelum Lebaran. Hingga saat ini, tingkat keterisian (okupansi) untuk bus gratis sudah mencapai 75 persen.

Sementara untuk jalur laut, terdapat dua keberangkatan, yaitu tanggal 30 Mei dan 1 Juni 2019. Hingga Sabtu (20/4) lalu, kuota keterisian sudah mencapai 59 persen atau 2.922 orang.

Sepeda motor masih menjadi primadona bagi pemudik karena dinilai lebih efektif dan hemat biaya. Meski begitu, tingkat kecelakaan sepeda motor pada masa mudik masih relatif tinggi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghimbau para pemudik untuk menggunakan alternatif angkutan darat lain demi keselamatan masing-masing penumpang.

"Tingkat kecelakaan yang melibatkan motor itu sampai 70 persen. Kemudian macet juga kan disebabkan sepeda motor. Oleh karenanya, kita mengimbau supaya pemudik seyogyanya tidak naik sepeda motor. Gunakan bus atau kereta api," ujar dia di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (22/4/2019).

Budi menambahkan, Kemenhub sebelumnya sudah mensosialisasikan angkutan mudik gratis 2019. Para pemudik bisa menggunakan angkutan darat seperti bus dan kereta api serta angkutan laut.

Pemudik yang ingin membawa sepeda motor juga bisa memanfaatkan kereta api dan kapal laut dengan turut mendaftar pada program mudikgratis.dephub.co.id. Angkutan mudik gratis diproyeksikan bakal mengurangi tingkat penggunaan sepeda motor untuk mudik.

Perusahaan swasta dan BUMN juga diimbau untuk menambah kuota angkutan gratis untuk pemudik agar tingkat kecelakaan bisa semakin ditekan.

Budi menyarankan agar perusahaan swasta dan BUMN bisa memanfaatkan CSR untuk mengedukasi masyarakat supaya menekan penggunaan sepeda motor.

Terkait mudik ini, Kemenhub menggelar rapat koordinasi terakhir untuk memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar dapat beroperasi maksimal.

Dalam 5 minggu ini, Kemenhub dan jajaran stakeholder akan mengevaluasi fasilitas mudik mulai dari angkutan hingga arus mudik. Moda yang digemari masih berkutat pada moda darat dan udara.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi , menyatakan mudik 2019 akan berjalan lebih lancar dengan tingkat kemacetan yang diharapkan rendah.

Budi mengungkapkan, pihaknya telah menggelar rapat internal di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan persiapan mudik ini.

"Untuk mudik, saya sudah rapat dengan eselon 1. Kita lihat mudik kali ini diharapkan lancar, kecuali ada hal-hal tertentu. Selain soal kemacetan, kita fokus juga soal keselamatan. Kita rapat lagi minggu depan," ujar dia di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Budi menuturkan, salah satu kebijakan yang akan diterapkan pada mudik kali ini yaitu terkait dengan pembatasan kecepatan kendaraan. Untuk itu, Jasa Marga akan memasang alat pemantau kecepatan.

"Kita membatasi kecepatan, karena 70 persen ini melalui darat. Saya bicara dengan Dirut Jasa Marga, akan pasang alat-alat pemantau kecepata. Kita juga anjuran agar orang tidak gunakan sepeda motor, kita juga berikan solusi dengan program mudik gratis," ungkap dia.

Dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan saat mudik Lebaran, kata Budi, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kepolisian setempat untuk mengatur lalu lintas selama mudik.

"Kita libatkan pemda dan Polres untuk merancang kegiatan (pengaturan)," dia menegaskan.