Menko Darmin Bantah Ambil Alih Masalah Mahalnya Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution membantah, pihaknya akan mengambil alih seluruh permasalahan mengenai tiket pesawat.

Dia menyebut, pihaknya hanya diminta Kementerian Perhubungan untuk turut membantu menurunkan harga tiket yang saat ini masih tinggi.

"Siapa yang bilang? Bukan mengambil alih tapi mereka yang menyerahkan. Iseng banget mengambil alih. Artinya perhubungan mengatakan mereka sudah cukup sulit menyelesaikannya," kata Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Darmin mengatakan, sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut, pihaknya kemudian berencana ingin memanggil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga beberapa maskapai untuk duduk bersama. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari persoalan ini.

"Kita akan rapat dengan BUMNnya dengan Garuda. Minggu depan ini, mudah-mudahan kalau waktunya ada. Ya kadang-kadang mencocokkan waktu saja bisa susah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi lagi khusus untuk membahas tiket pesawat.  Menko Darmin yang akan bertindak sebagai pimpinan rapatnya. 

"Kami menyerahkan kepada Kemenko Perekonomian. Jadi mengenai jangka waktu, apa yang akan kami lakukan, Pak Menko (Darmin) sepakat untuk ambil bagian dalam mengatur ini," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meminta kepada kementerian atau lembaga terkait lainnya untuk secara bersama-sama menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat.

Dia menuturkan, ini dibutuhkan mengingat harga tarif tiket pesawat domestik hingga saat ini masih belum kondusif.

"Kami minta kepada Kementerian Perekonomian dan Kementerian BUMN untuk turut serta juga untuk mengatur tarif dari penerbangan," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Budi menyampaikan, salah satu langkah utama yang dilakukan kementerian/lembaga adalah menekan maskapai Garuda Indonesia.

Sebab, Garuda Indonesia saat ini masih menjadi pemimpin pangsa pasar untuk berbagai maskapai lain.

"Khususnya Garuda. Karena Garuda ini market leader di situ, kalau dia menetapkan tarif batas atas semunya, maka yang lain ikut. Tapi kalau dia turun sebagaian, yang lain juga akan turun," kata dia.

Sementara itu, terkait dengan rencana usulan menetapkan sub-price atau harga tertentu berjenjang untuk maskapai, Budi mengaku masih akan mengkaji secara hati-hati. Terlebih, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

"Sub-price itu represive ya, saya itu enggak mau yang represif, tapi kalau nanti diperintahkan Kemenko Perkonomian untuk saya melakukan, ya saya lakukan," kata dia.