Pemerintah Waspadai Subsidi Elpiji 3 Kg Membengkak pada 2020

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-JK mewaspadai terjadinya lonjakan subsidi elpiji 3 Kilogram (Kg) pada 2020.

Sebab, berdasarkan catatan pemerintah sejak 2017 realisasi penerimaan subsidi selalu membengkak lantaran penerimannya tidak tepat sasaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengatakan, kuota elpiji 3 kg bersubsidi pada 2017 ditetapkan sebanyak 6,2 juta ton sementara realisasinta tembus 6,31 juta ton. Pada 2018 juga mengalami kenaikan dari 6,45 juta ton menjadi 6,53 juta ton.

"Elpiji tabung 3 kg ini (konsumsinya) meningkat terus karena diperjualbelikan secara bebas. Konsumsi per tahun naik sekitar 5,5 persen," kata dia dalam rapat panja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Suahasil mengatakan, salah satu penyebab terjadinya pembengkakan tersebut karena distribusi tabung elpiji tersebut sangat terbuka. Jadi, siapa saja bisa membeli termasuk orang berkategori mampu.

"Dia bisa dibeli oleh golongan masyarakat manapun. Bahkan kelompok 10 persen paling kaya itu pun masih bisa beli tabung elpiji 3 kg. Ini yang kadang-kadang kita sebut bocor, artinya dinikmati bukan oleh yang berhak," ujar dia.

Untuk itu, langkah paling tepat untuk menekan agar tidak terjadi pembengkakan yakni dengan membenahi mekanisme pendistribusian elpiji bersubsidi tersebut. Dengan begitu diharapkan penerimaan subisidi elpiji menjadi tepat sasaran.

"Beberapa mekanisme telah diujicoba termasuk menggunakan sistem geometrik, e-voucher, dan ujicoba oleh beberapa kementerian lembaga di pemerintah. Teknologinya ada, bisa digunakan," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Pemerintah akan menerapkan penyaluran subsidi Liqufied Petroleum Gas (LPG) secara tertutup pada 2020, sebelumnya metode tersebut telah diuji coba Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dalam pelaksaan penyaluran subsidi secara tertutup terjadi perubahan mekanisme penyaluran subsidi.

Nantinya subsidi tidak dimasukan langsung ke dalam harga LPG Kilo gram (Kg) seperti saat ini, tetapi diberikan langsung ke masyarakat yang berhak mendapatkan.

"Yang penting masyarakat (tetap) dapat uang subsidi," kata Djoko, di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Djoko melanjutkan, subsidi yang diberikan ke masyarakat ‎berupa uang elektronik yang dimasukan ke dalam kartu. Kartu tersebut akan diisi saldo dengan besaran nominal yang telah ditentukan. Rencananya, penerapan perubahan mekanisme penyaluran subsidi ini akan dilakukan pada tahun depan.

"Subsidi tertutup kan itu. Pakai kartu kan. Insya Allah‎ (diterapkan tahun depan)," tuturnya.

Menurutnya, penerapan penyaluran subsidi tertutup diterapkan secara bertahap, hal ini mengikuti metode penerapan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.

"Kota ya, kan Jabodetabek. Waktu itu, kan LPG kan juga bertahap kan. Pakai metode itu aja," tandasnya.

Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), melakukan uji coba penyaluran subsidi Liqufied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg), dengan menggunakan teknologi keuangan biometrik dan voucher elektronik.

Chief of Communications and Partnership Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ruddy Gobel mengatakan, keseluruhan tahap uji coba sudah selesai.

Tanggal 15 Mei merupakan batas akhir penggunaan manfaat atau transaksi pembelian LPG di toko-toko LPG yang ikut kerjasama, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sampai 23 Mei 2019.

"Mekanisme yang diujicobakan serta pilihan teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan baik," kata Ruddy, di Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Uji coba penyaluran subsidi LPG 3 kg tertutup, berupa penyaluran subsidi langsung ke penerima melalui beberapa media di antaranya biometrik, voucher dan sidik jari.

Ruddy menyebutkan secara umum gambaran hasil uji coba, masyarakat penerima manfaat cukup mudah dalam melakukan transaksi pembelian. Itu karena hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa memerlukan perubahan perilaku.

Agen atau penjual LPG dapat melakukan proses transaksi dengan lancar, untuk setiap penerima manfaat berlangsung rata-rata 2 sampai 3 menit secara keseluruhan mulai dari datang ke toko sampai mengambil LPG.

Untuk proses verifikasi wajah berlangsung tanpa masalah, tapi untuk penggunaan sidik jari butuh waktu lebih lama, untuk metode verifikasi dengan kode voucher juga berlangsung lancar, tapi dalam jumlah yang sedikit terkendala akibat penerima manfaat tidak mengingat nomor PIN.

Prosentasi penyaluran, atau jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sampai batas waktu rata-rata 84 persen diseluruh wilayah. Dengan wilayah penyaluran tertinggi di Tomohon sebanyak 96 persen.

Dia menyebutkan beberapa kendala yang ditemui umumnya masalah signal telepon seluler. Jika kualitas signal kurang bagus berpengaruh terhadap proses transaksi.

Selain itu kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat untuk melakukan perubahan perilaku, terutama yang menggunakan sistem e-voucher yang mengharuskan menghapal PIN, beberapa masih suka lupa PIN atau salah mendaftarkan nomor telpon.

Untuk kesiapan penjual LPG di toko, banyak yang belum sigap melayani dengan proses transaksi, terutama mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) transaksi, proses sosialisasi dan edukasi yang masih harus ditingkatkan.

Dalam waktu dekat akan ada Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, untuk melaporkan hasil uji coba dan membahas tahapan tahapan lanjutan.

"Secara umum dapat disimpulkan, penggunaan teknologi keuangan yang diujicobakan, yaitu Biometrik dan E-Voucher dapat menjadi pilihan alternatif penyaluran subsidi termasuk LPG dan cenderung lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kartu," tandasnya.