Kadin Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Investor

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk terus memberikan kepastian hukum kepada investor yang telah menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di Tanah Air.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, Kadin mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong ekspor dan investasi melalui pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah. Namun, adanya permasalahan dalam pembangunan Pelabuhan Marunda terkait masalah konsesi saat ini dinilai Yugi dapat berdampak negatif ke iklim investasi Indonesia.

"Iya dong (ganggu masuknya investasi), kami ingin ada stabilitas dan kepastian hukum investasi," ujar di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Marunda sangat penting untuk menunjang kegiatan kepelabuhan di Tanjung Priok. Di mana konsesi pelabuhan adalah mutlak kewajiban yang harus dijalankan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 sekaligus merupakan salah satu yang termuat dalam program Nawacita Presiden Jokowi untuk memajukan bidang maritim.

"Konflik terkait konsesi sebaiknya segera diselesaikan terlebih dahulu, karena merupakan media bagi negara untuk menggandeng swasta meringankan beban APBN," ucapnya.

Yugi pun meminta pemerintah untuk turun tangan dalam penyelesaian masalah tersebut, jika memang hal tersebut tidak kunjung selesai secara legal di mata hukum.

"Difasilitasi lembaga hukum sesuai perjanjian para pihak. Apabila belum selesai secara legal, tidak ada salahnya (turun tangan), toh semua untuk kebaikan semuanya," paparnya.

Jika pembangunan Pelabuhan Marunda berjalan dengan baik, Yugi berharap Kadin dapat dilibatkan dalam pengoptimalan kegiatan pelabuhan tersebut agar berdampak positif secara luas.

"Serta mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian Indonesia tentunya dengan memberikan regulasi yang jelas dan tidak memberatkan para pengusaha," tutur Yugi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pembantunya membuat kebijakan konkret untuk meningkatkan investasi dan ekspor di Tanah Air. Mantan Gubernur DKI ini juga ingin kebijakan tersebut dieksekusi secara serius.

Ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas Lanjutan Terobosan Kebijakan Investasi, Ekspor dan Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

"Saya minta kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor betul-betul dieksekusi," tegas Jokowi.

Menurut pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini penggodokan kebijakan investasi dan ekspor harus berbasis masukan dari investor. Dengan begitu nantinya kebijakan yang dibuat memberikan dampak positif pada sektor perekonomian.

Jokowi kemudian menyinggung kebijakan investasi dan ekspor yang sudah dibuat selama ini tidak memberikan efek apapun pada pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan investasi, urusan perizinan, tidak ada tendangannya apa-apa. Menurut saya, sampai saat ini enggak ada apa-apa," ucap dia.

Jokowi kembali menekankan, sesungguhnya kunci pertumbuhan ekonomi ada pada investasi dan ekspor. Investasi dan ekspor juga menjadi solusi atas persoalan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

"Saya kira saya sudah berkali-kali juga menyampaikan ekspor investasi adalah kunci utama kita dalam menyelesaikan neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan," kata dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong optimistis pertumbuhan investasi dalam hal ini Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bakal moncer dan menyentuh double digit untuk keseluruhan tahun 2019. Hal tersebut didorong oleh relokasi bisnis akibat perang dagang.

"Prediksi saya untuk full year 2019 PMA dan PMDN kembali ke double digit. Termasuk juga PMA. Saya cukup percaya diri jadi itu satu aspek positif ekonomi sementara ini," kata dia di di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/6/2019). 

Karena itu, Indonesia perlu menjaga kinerja perekonomiannya agar dapat menarik investasi masuk. Dia menyebut sejumlah aspek harus diperhatikan dari perekonomian domestik, seperti konsumsi dan ekspor.

Terkait perkembangan maupun perluasan industri maupun relokasi industri ke Indonesia, Lembong mengatakan ada peningkatan. Meskipun demikian dia masih enggan menyampaikan perusahaan apa saja yang sudah masuk.

"Menurut saya setiap triwulan ada perluasan pabrik di indonesia akibat perang dagang. Misalnya cukup banyak pemilik pabrik sudah punya di Tiongkok dan juga punya di Vietnam dan Indonesia. Di Tiongkok mereka tidak suntik modal lagi dan tidak lagi melakukan perluasan, tapi perluasan yang dilakukan adalah di Asia Tenggara atau di negara seperti Bangladesh. Ini proses yang bekelanjutan, setiap triwulan pasti ada kami dengar berita ada perluasan pabrik," tambah dia.

Jenis industri yang dicatat, seperti elektronik dan peralatan rumah tangga. Industri-industri ini, lanjut Lembong, cukup banyak yang masuk ke Indonesia akibat perang dagang.

"Contoh ya industri elektronik rumah tangga, kayak kulkas, microwave, tv itu kan sekarang cukup didominasi oleh merek Korea dan rantai produksi mereka sudah tersebar di Asean," urai Lembong.

"Tapi kemudian waktu China booming, ekonominya naik 4 kali lipat mereka banyak bangun di Tiongkok. Sekarang mereka kayaknya sekedar menjaga stabilitas operasional di Tiongkok tapi mengurangi laju pertumbuhan, penambahan kapasitas di Tiongkok tapi menggeser fokus perluasan kembali ke Asia Tenggara dan mulai mempelajari opsi-opsi baru," tandasnya.