Disebut Bakal Jadi Menteri Lagi, Ini Kata Luhut Binsar Panjaitan

Seperti diketahui, Joko Widodo dan Maruf Amin telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres 2019.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Jul 2019, 13:12 WIB
Diterbitkan 02 Jul 2019, 13:12 WIB
Menjelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Menko Luhut Beri Keterangan Pers
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan pers menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 di Hotel Akmani Jakarta, Senin (20/5/2019). Menko Luhut mengatakan bahwa situasi Indonesia aman meskipun ada beberapa gejolak. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku pasrah jika ia masih akan ditunjuk kembali oleh Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi jabatan menteri pada kabinet periode 2019-2024. Menurutnya, memilih menteri atau pembantu presiden merupakan ada di tangan Presiden Jokowi.

"(Jadi menko lagi?) Saya enggak tahu apa yang terjadi. Saya belum pernah dikasih tahu dulu kalau jadi menteri. Jadi saya ya udah lah," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Luhut juga mengakui sejauh ini tidak pernah ada perbincangan antara dirinya dengan Jokowi terkait dengan pergantian menteri. Sebab, sepanjang pengalamannya menjabat sebagai menteri, tidak pernah diberitahu sebelumnya.

"Kan tiga kali saya jadi menteri, tidak pernah saya diberi tahu," imbuhnya.

Seperti diketahui, Joko Widodo dan Maruf Amin telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres 2019. Selanjutnya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Oktober mendatang. Wacana perombakan kabinet pun mulai diperbincangkan.

Nama Luhut Binsar Panjaitan pun disebut-sebut bakal mengisi kembali kursi kememterian koordinator bersama dengan nama-nama lainnya. Pun, sejumlah nama diprediksi juga akan kena reshuffle lantaran tak bekerja maksimal dan tersangkut kasus hukum.

Misalnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Nama itu sedang terseret kasus suap jual beli jabatan di Kemeneterian Agama. Selanjutnya ada nama Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Dia terseret kasus suap anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Serta Menteri Olahraga Imam Nahrowi yang diduga menerima dana hibah KONI tahun 2018 sebesar Rp 1,5 miliar.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Harus Diganti

Jemput Ma'ruf Amin, Jokowi Ajak Nobar Putusan MK di Halim
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) dan Ma'ruf Amin (kanan) menyapa wartawan saat tiba di kediaman Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Jokowi menjemput Ma'ruf untuk nonton bareng sidang putusan MK di Lanud Halim Perdanakusuma. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Pasca kembali terpilih, Jokowi kabarnya akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Namun begitu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, investor mau presiden petahana bisa sesegera mungkin melakukan perombakan kabinet sebelum 20 Oktober.

Lantas, siapa saja nama-nama menteri yang saat ini jadi pertimbangan utama investor untuk segera dicopot?

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden untuk periode selanjutnya akan menjamin pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Tapi, ia mencatat sebagian investor lebih concern soal susunan kabinet atau tim ekonomi. 

"Menteri lebih penting, karena kebijakan teknisnya langsung dirasakan investor dan pelaku usaha. Ini lah pentingnya perombakan total tim ekonomi bahkan sebelum Oktober," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (1/7/2019).

Dia pun menyebutkan, beberapa menteri seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sampai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution jadi pertimbangan utama untuk dilakukan regenerasi.

Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita), Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), Menko Perekonomian (Darmin Nasution), dan Kepala BKPM (Thomas Lembong). Itu yang urgent diganti sebelum Oktober," tegas dia.

Terkait nama pengganti untuk posisi-posisi tersebut, Bhima masih belum mau berkomentar lebih banyak. Namun ada beberapa syarat seperti tokoh itu tidak terikat dengan sebuah partai politik.

"Soal nama itu hak presiden. Tapi kriterianya harus berlatar profesional, tidak terafiliasi dengan partai, dan punya integritas," pungkas Bhima.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya