Begini Kondisi Ekonomi RI di Semester I 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) hari ini melakukan rapat kerja (raker) dengan Badang Anggaran (Banggar) DPR RI. Agenda rapat kali ini adalah pembahasan laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2019. 

Rapat dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh Kahar Muzakir selaku pimpinan rapat di ruang rapat banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7).

"Menurut catatan sekretariat Banggar, raker hari ini telah ditandatangani oleh 21 anggota dari 9 fraksi, oleh sebab itu raker ini telah memenuhi kuorum dan dinyatakan sah jika di akhir nanti mengambil kesimpulan," kata Kahar saat membuka rapat.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai membacakan laporan semester I pelaksanaan APBN TA 2019.

"Dunia mengalami penekanan semenjak terjadinya eskalasi perang dagang, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara dunia melemah di kuartal I," kata dia.

Sementara itu, dari sisi dalam negeri, Sri Mulyani melaporkan investasi juga mulai melambat karena adanya tekanan suku bunga global.

"Aktivitas rill perekenomian dunia mengalami tekanan pada semester I tahun 2019 seiring meningkatnya ketegangan perang dagang," ujarnya.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan mengalami tekanan khususnya dari faktor eksternal. Kendati demikian gejolak ekonomi global tidak terlalu berpengaruh pada kondisi nilai tukar rupiah di tahun ini.

"Untuk nilai tukar, terjadi penguatan dibanding dengam asumsi pada semster I, nilainya sebesar Rp 14.197 per USD atau mengalami penguatan sebesar 2,3 persen," ujar Sri Mulyani.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, suku bunga SPN 3 bulan pada semester I 2019 dilaporkan relatif lebih tinggi dibanding tahun lalu.

"Namun, sejak Mei 2019, yield SBN Indonesia mengalami penurunan," ungkapnya.

Dari sisi lifting minyak dan gas (migas) di tahun 2019 diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan karena dipengaruhi oleh faktor bisnis operasional maupun nonoperasional. Lifting minyak dan gas bumi sampai dengan semester I tahun 2019 diperkirakan mencapai 1.809 ribu barel per hari

Kemudian dari sisi transfer ke daerah, saat ini dilaporkan jumlahnya adalah Rp 403,9 triliun atau sebesar 48,3 persen dari target.

"Total defisit anggaran tahun 2019 berjumlah Rp 135,8 T, jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang jumlahnya hanya sebesar Rp 110,6 T. PPh nonmigas tetap tumbuh positif di tengah tekanan pelemahan perekonomian global," tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Anggaran tersebut untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sri Mulyani juga menjelaskan rancangan tersebut untuk menampung visi-misi dan juga janji kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Juga untuk menampung visi-misi Presiden terpilih dan juga prioitas dan juga janji kampanye. Di APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019). 

Kemudian pihaknya juga akan mendesain nota keungan terkait pertumbuhan pajak diupayakan cukup tinggi namun tetap realistis. Di mana kata dia, untuk PPh dan PPn akan didesain berdasarkan pertembuhan ekonomi lima tahun terkahir.

"Tentu kita juga masih akan proses untuk membahas UU perpajakan yang nanti pengaruhnya terhadap tarif dan penerimaan negara mungkin baru dirasakan pada 2020 atau awal 2021," lanjut Sri Mulyani.

Pihaknya kata dia nantinya akan menyesuaikan tarif cukai. Maupun untuk tambahan barang kena cukai baru seperti plastik yang bisa meningkatkan dari sisi penerimaan. Tetapi kata dia bisa diandalkan mengendalikan konsumsi.

"Kita berharap pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari presiden waktu itu," ungkap Sri Mulyani.

Adapun beberapa pos yang sudah direncanakan sesuai dengan janji presiden untuk lima tahun kedepan. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang akan ditambah jumlah beasiswa baru dengan jumlah 380 siswa akan ditambah menjadi 400.000 siswa pada empat tahun ke depan.

"Dengan demikian ada empat kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah," ungkap Sri Mulyani.

Kemudian, pihaknya juga akan mendesain Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Yaitu 1 juta orang pelamar kerja melalui pelantikan digital dan 1 juta orang pelamar kerja melalui pelatihan reguler.

"Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," ungkap Sri Mulyani.

Lalu, kartu Sembako juga akan dimasukan dalam rancangan tersebut. Dia menjelaskan jumlah rumah tangga akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020. Sementara kata dia dari sisi pra kerja, sembako maupun kuliah sudah disampaikan Jokowi.

"Sementara dari sisi itu pra kerja, sembako maupun kuliah yang menjadi prioritas bapak presiden yang sudah disampaikan bapak presiden selama itu. Mungkin itu yang paling bisa saya sampaikan," kata Sri Mulyani.