Ini Syarat RI Bebas dari Jebakan Kelas Menengah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menghadiri sidang paripurna yang di gedung dewan perwakilan rakyat (DPR). Adapun agenda sidang kali ini adalah penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.

Pimpinan rapat paripurna kali ini adalah Agus Hermanto dan ditandatangani oleh 305 anggota, dengan posisi 85 hadir dan 220 izin.

Sri Mulyani menyebutkan pihaknya akan menanggapi pandangan dan pertanyaan fraksi PDIP, fraksi Gerindra, F-PD, fraksi PAN, fraksi PKS, fraksi PKS, fraksi Nasdem, dan fraksi Hanura mengenai realisasi asumsi ekonomi makro.

"Dalam menentukan angka asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah secara serius mempertimbangkan kondisi terkini berbagai faktor, khususnya sisi pemerintah dan penawaran agregat yang tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika perekonomian dan domestik," kata dia, di ruang sidang paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7).

Dia melanjutkan, dinamika perekonomian dari sisi eksternal banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar atau faktor yang berada di luar kendali pemerintah.

"Dinamika ini juga terus terjadi pasca penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah dan DPR. Namun demikian, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir risiko atau dinamika tersebut," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan perubahan dan perkembangan ekonomi yang cepat tentunya akan memberikan dampak terhadap arah kinerja perekonomian Indonesia. Adapun tantangan utama pembangunan Indonesia adalah keluar dari jebakan middle income trap.

"Berdasarkan estimasi skenario perekonomian jangka panjang, ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen per tahun sebagai prasyarat utama agar mampu," ujarnya.

Oleh karena itu, upaya terobosan kebijakan reformasi struktural dipandang perlu untuk terus dilakukan agar dapat meningkatkan level output potensial.

"Sehingga Indonesia terbebas dari middle income trap," tutup Sri Mulyani.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar atau USD 200 juta. Realisasi surplus ini tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan ekspor impor yang memberi dampak pada neraca dagang. Pemerintah akan melihat bagaimana dampak surplus bulan lalu, terhadap posisi neraca dagang secara tahunan.

"Kita lihat nanti keseluruhan tahun saja ya, tiap tahun kan kita lihat ada yang sifatnya berpengaruh dari musiman ada juga yang sifatnya adalah tren," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (15/7).

Sri Mulyani mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri kabinet kerja agar bersama-sama menurunkan defisit neraca dagang. Artinya, pemerintah menyadari masih ada pekerjaan besar dalam hal menggenjot kinerja ekspor.

"Yang paling penting Presiden tetap meminta kepada setiap menteri bersungguh-sungguh dalam menangani masalah neraca perdagangan ini. Artinya ekspor harus terus digenjot, dan seluruh policy kita di kementerian lembaga, kebijakan-kebijakan di semua kementerian lembaga," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pihaknya sebagai bendahara negara dan pembuat kebijakan fiskal akan terus berupaya menciptakan iklim positif bagi industri dalam negeri.

"Bagi kami di Kementerian Keuangan berarti kita bicara tentang perpajakan, pajak, bea cukai dan peraturan peraturan lain yang mungkin mempengaruhi kinerja ekspor. Kita akan terus menerus bekerja sama dengan instansi lain dalam mendukung ekspor dan menciptakan industri dalam negeri yang lebih kuat," tandas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun MRT Sabtu kemarin. Menurutnya hal tersebut merupakan sinyal positif proses politik di Indonesia.

"Ya kita senang bahwa proses politik mulai demokrasi pemilu presiden legislatif maupun di daerah sudah selesai dengan baik dan hasilkan hasil yang dihormati oleh semua," kata dia saat ditemui dalam acara Dies Natalis PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Menurutnya, seorang pemimpin negara memang sudah seharusnya menunjukkan hal tersebut kepada masyarakat. "Pimpinan negara miliki tanggung jawab untuk tunjukan ke masyarakat, kita merasa lega dan senang ini terjadi apa yang disebut pertemuan di dalam simbol bahwa proses politik berjalan dengan baik dan hasil yang dihormati bersama," ujar Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, hal tersebut juga menandakan meski ada persaingan dan kompetisi namun persatuan tetap yang utama. Sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga negara.

"Dan yang berkompetisi sekarang juga lakukan langkah untuk menunjukan ke seluruh bangsa Indonesia bahwa kita bersatu meski pernah berkompetisi," jelas Sri Mulyani.

Dia juga berharap hal tersebut merupakan salah satu contoh sikap negarawan yang dapat dicontoh oleh generasi muda khususnya para mahasiswa.

"Itu refleksi sangat baik terutama untuk mahasiswa dan generasi muda adalah suatu wajah dan pelajaran kenegaraan yang bisa dilihat dann dipelajari," tutupnya.