Sri Mulyani: RI Minim Terkena Dampak Perang Dagang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak perang dagang Amerika Serikat-China terhadap perekonomian negara di dunia berbeda-beda, tergantung seberapa besar hubungan dagang suatu negara terhadap negara tersebut. Dampak terhadap Indonesia sendiri sangat minim.

"Semakin terkait suatu negara dalam rantai pasok dan perdagangan global, maka dampak perang dagang akan semakin besar, bisa upsize ataupun downsize," ujar Sri Mulyani dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (16/7).

Sri Mulyani mengatakan, bagi sebagian negara perang dagang memang berdampak positif. Namun, dampak positif tersebut harus dimanfaatkan dengan baik dan jeli agar benar-benar menghasilkan suatu pendapatan baru bagi negara.

"Dalam gonjang ganjing perang dagang kita less expose, tapi pada saat ada opportunity kita juga jadi kurang bisa untuk memanfaatkan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mencontohkan beberapa negara yang terkena dampak langsung perang dagang adalah Singapura. Pertumbuhan ekonomi negara dengan logo Singa itu memiliki tren yang negatif sebab ekonominya tergantung pada ekspor dan impor terhadap dua negara itu.

Untuk negara di Asia Tenggara seperti Thailand juga terkena imbasnya dari sisi perdagangan. Sementara Vietnam, menjadi negara yang paling mendapatkan keuntungan dari perang dagang ini. Sebab, Vietnam bisa masuk ke dalam rantai pasok dunia dan mengundang banyak investasi masuk.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar atau USD 200 juta. Realisasi surplus ini tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan ekspor impor yang memberi dampak pada neraca dagang. Pemerintah akan melihat bagaimana dampak surplus bulan lalu, terhadap posisi neraca dagang secara tahunan.

"Kita lihat nanti keseluruhan tahun saja ya, tiap tahun kan kita lihat ada yang sifatnya berpengaruh dari musiman ada juga yang sifatnya adalah tren," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (15/7).

Sri Mulyani mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri kabinet kerja agar bersama-sama menurunkan defisit neraca dagang. Artinya, pemerintah menyadari masih ada pekerjaan besar dalam hal menggenjot kinerja ekspor.

"Yang paling penting Presiden tetap meminta kepada setiap menteri bersungguh-sungguh dalam menangani masalah neraca perdagangan ini. Artinya ekspor harus terus digenjot, dan seluruh policy kita di kementerian lembaga, kebijakan-kebijakan di semua kementerian lembaga," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pihaknya sebagai bendahara negara dan pembuat kebijakan fiskal akan terus berupaya menciptakan iklim positif bagi industri dalam negeri.

"Bagi kami di Kementerian Keuangan berarti kita bicara tentang perpajakan, pajak, bea cukai dan peraturan peraturan lain yang mungkin mempengaruhi kinerja ekspor. Kita akan terus menerus bekerja sama dengan instansi lain dalam mendukung ekspor dan menciptakan industri dalam negeri yang lebih kuat," tandas Sri Mulyani.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menganggap, ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang mereda tak akan banyak berdampak bagi Indonesia.

Sebaliknya, defisit perdagangan Indonesia justru akan semakin melebar hingga USD 10 miliar.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, perang dagang AS-China masih berisiko mengalami eksalasi di tengah upaya Presiden Donald Trump memainkan strategi politiknya jelang Pilpres AS 2020. 

Posisi China yang masih bertahan juga disebutnya menyulitkan Negeri Paman Sam untuk menghasilkan kesepakatan yang win-win solution. 

"Dampaknya kinerja ekspor Indonesia masih akan tertekan sampai akhir tahun. Defisit perdagangan diperkirakan menembus USD 10 miliar. Lebih tinggi dari tahun 2018 lalu di USD 8,5 miliar," ungkap dia kepada Liputan6.com, Senin (1/7/2019).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan RI pada Mei 2019 mengalami surplus hingga USD 210 juta. Akan tetapi, Bhima menuturkan pencapaian itu hanya bersifat temporer.

"Surplus kemarin cuma temporer, lebih disebabkan anjloknya impor bahan baku dan barang modal karena industri mengurangi kapasitas produksi. Jadi kecil kemungkinan akan surplus lagi," ujar dia.

Dia pun menuturkan, pokok masalah utama saat ini adalah bea tarif masuk. Dalam hal ini, Trump menyatakan masih ada potensi AS untuk tetap melanjutkan kenaikan bea masuk dan pajak yang jumlahnya mencapai USD 350 miliar. 

"Selama tarif bea masuk belum diturunkan signifikan, permintaan bahan baku dan komoditas dari Indonesia untuk manufaktur AS dan China akan menurun," tegas dia.

Menurut dia, kunci bertahan di era perang dagang adalah membuat insentif pajak dan non-pajak bagi industri yang mau lakukan relokasi atau peningkatan basis produksi di indonesia. 

"Contohnya ekspor tekstil dan pakaian jadi justru meningkat ordernya. Pemerintah tinggal melakukan pemetaan industri apa yang potensial dan jemput bola tawarkan insentif. Jangan terlambat karena Vietnam sudah gencar jemput bola ke perusahaan yang berbasis di China," imbuhnya.

"Bagi sektor yang terkena imbas negatif misalnya komoditas sawit, karet, batu bara, perlu didorong serapan domestiknya. Program B20 bisa dipercepat implementasinya dengan gandeng PLN untuk bahan bakar pembangkit tenaga diesel," dia menandaskan.   

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,21 miliar. Realisasi ini membaik dari posisi neraca perdagangan April 2019 yang defisit sebesar USD 2,5 miliar atau terparah sepanjang sejarah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski neraca perdagangan pada Mei mengalami surplus dan memberi sinyal positif terhadap kondisi perekonomian dalam negeri, namun ini belum cukup optimal.

Sebab, jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, kinerja ekspor Indonesia cenderung masih lebih rendah.

"Surplus ini harusnya dibicarakan posisi ideal bahwa untuk memperbaiki neraca perdaganganharus meningkatan ekspor dan mengendalikan impor. Harusnya kalau ideal ekspor naik impor turun," ujar Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Berdasarkan data BPS menunjukkan sepanjang Januari hingga Mei 2019 nilai ekspor Indonesia sebesar USD 68,46 miliar atau menurun 8,61 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara untuk impor, secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2019 tercatat sebesar USD 70,60 juta atau turun 9,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Suhariyanto menambahkan upaya pemerintah untuk menggenjot ekspor sendiri masih terganjal beberapa faktor eksternal seperti perang dagang serta harga komoditas yang fluktuatif dan cenderung menurun.

"Tadi seperti saya bilang upaya menggenjot ekspor tantangannya luar biasa. Jika negara-negara utama seperti China dan Singapura permintaan mereka lemah tentu berpengaruh (terhadap total nilai ekspor)," ujar Suhariyanto.

Sementara di satu sisi harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan batu bara mengalami penurunan harga meski volume barang yang diekspor meningkat. Untuk minyak kelapa sawit, nilai total ekspor mengalami penurunan sebesar 17,87 persen selama periode Januari hingga Mei 2019.

Hal serupa terjadi juga untuk batu bara dengan volume ekspor yang meningkat namun harganya anjlok 21 persen sejak awal tahun. "Berbeda situasi dengan karet yang mengalami penurunan volume ekspor 11,17 persen sementara harganya naik 4,12 persen," katanya.

"Dengan adanya pergerakan ekspor dari 10 komoditas utama diharapkan bisa mendeteksi lebih baik barang atau komoditas utama mana yang perlu mendapat perhatian," kata Suhariyanto.