Sri Mulyani Siap Penuhi Janji Jokowi Soal Penurunan Pajak Perusahaan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan yang saat ini berada pada besaran 25 persen.

Menurutnya, ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang.

"Untuk lima tahun ke depan sesuai arahan Bapak Presiden tentu beberapa yang sifatnya headline yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dan juga janji yang disampaikan bapak presiden, aspirasi dari dunia usaha dan janji bapak presiden," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Terkait penurunan pajak, Sri Mulyani mengatakan, saat sedang masuk dalam tahap kajian rancangan undang-undang (RUU). RUU tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaku usaha dan masyarakat.

"Pertama, penurunan tarif. Kita sedang membuat RUU-nya dan nanti kita akan konsultasi dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan kita harapkan akan bisa disampaikan Presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif ruu perpajakan," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tidak hanya PPh Badan pemerintah juga akan terus fokus menarik pajak dari ekonomi digital atau e-commerce. Sehingga ke depan, ada kesetaraan perpajakan antara konvensional dan digital.

"Ini tidak hanya tarif tapi kita juga akan mengadress isu-isu selama ini yang dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital di situ. Kita akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tatakelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya," jelasnya.

Meski demikian, rencana-rencana tersebut tetap akan mempertimbangkan keuangan negara. Bendahara negara akan terus memantau bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun berjalan.

"Ini yang sedang kita siapkan, kita tentu terus mendapatkan arahan dari Bapak Presiden sekaligus juga kita mengelola APBNnya. Karena setiap perubahan pajak pasti mempengaruhi APBN secara langsung. Jadi kita harus mendesign APBN tahun 2020 dan seterusnya dengan antisipasi reform tersebut," tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan menjabarkan visi nasional yang merupakan gambaran program kerja mereka pada masa bakti 2019-2024 sore ini. Dia mengungkapkan ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan Jokowi pada kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, penyampaian visi nasional tersebut dijadwalkan dalam agenda Syukuran Nasional 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor.

"Presiden juga akan menyampaikan, nanti sore saya rasa, nanti akan dilihat saja, visi bapak Presiden sebagai presiden terpilih di dalam mengisi mandat lima tahun ke depan," kata Menkeu Sri Mulyani, saat ditemui di PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Dia mengungkapkan salah satu visi utama yang bakal diteruskan oleh Jokowi adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Jokowi akan fokus pada peningkatan kegiatan investasi den peningkatan daya saing Indonesia sehingga mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri.

"Dan peningkatan competitiveness (daya saing) Indonesia agar kita mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri kita sehingga kita mampu menjadi negara maju. Itu adalah suatu visi yang harus kemudian kita terjemahkan dalam kebijakan dan tentunya putusan-putusan," ujarnya.