Defisit Anggaran, Wapres JK Minta Gubernur dan Bupati Tak Sering Plesiran

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada aparat pemerintahan di daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar tidak banyak keluar daerah dan lebih optimal bekerja di daerahnya masing-masing. Hal tersebut untuk mengatasi defisit anggaran.

"Negara sekarang banyak defisit, tapi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," kata JK di Balai Sidang JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyatukan acara para Gubernur, Wali Kota serta Bulati agar hemat anggaran. JK mencontohkan hari ini menghadiri 1 acara yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI) namun 6 agenda mulai dari peluncuran da'i, Halalbihalal, hingga peluncuran aplikasi arsitektur masjid.

"Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya). Jadi satu kali datang, lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat," lanjut JK.

Diketahui, JK memberikan penghargaan penganugerahan Satyalancana Karyabakti Prajanugraha dan Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakaryanugraha. Adapun yang mendapat penghargaan tersebut adalah Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.

Tidak hanya TGB, Bupati Bintan Kepri, Apri Sujadi, Bupati Kabupaten Prov Gorontalo Syarif Muinga, Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Firdaus ST, Wali Kota Cimahi Prov Jawa Barat Ajay Priatna. Kemudian Mantra Wali Kota Denpasar, Bali, Ida Bagus Rai Darma Wijaya, dan Sugeng Isbianto, Wali Kota Madiun Jawa Timur.

Kemudian Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakaryanugraha yaitu ada lima Pemerintah Kabupaten. Yaitu Pemkab Karanganyar Prov Jateng, Banyuwangi Jawa Timur,Pemkab Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Pemkot Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Reporter:  Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemimpin daerah yang tangkas akan membuat kotanya cerdas. Dia menjelaskan teknologi saat ini dapat dibeli, tetapi jika wali kota atau bupati tidak bisa menggunakan peralatan tersebut, kotanya tidak akan berkembang dan maju.

"Bukan kota cerdas, yang penting wali kota cerdas atau Bupati cerdas. Karena perlatan teknologi dapat dibeli, hanya wali kota atau bupati cerdas yang dapat mempergunakan itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

Jika tidak, menurut JK, kota akan tetap konvensional. Masalah sampah, banjir, macet, kekumuhan pun tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu pemimpin daerah harus sigap menyelesaikan.

"Semua itu tentu harus diselesaikan untuk mendapat peringkat lebih baik. Mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasannya harus lebih mudah. Dan sekarang teknologi makin mudah, makin murah, dan makin gampang dilaksanakan," kata JK.

Dia pun memuji Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut JK, Risma adalah sosok yang kuat. 

"Kayak walkot Surabaya disamping cerdas kan keras. Sakit-sakit pun datang. Semua itu menggambarkan tidak bisa diandalkan alat semata tapi dengan kemauan serta perencanaan yang baik," kata JK.