Kepala Bappenas: PNS Tidak Boleh Gaptek

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tidak boleh gagap teknologi alias gaptek.

Menurutnya, birokrat muda di era revolusi industri 4.0 ini harus melek teknologi dan wajib mengikuti perkembangan zaman.

"Kalau anak muda seperti Anda tidak boleh ada istilah gaptek, gaptek untuk generasi saya. Untuk generasi Anda tidak ada istilah gaptek, tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Semua harus melek teknologi, harus paham apa perkembangan terakhir," serunya dalam sebuah pernyataan tertulis, Jumat (26/7/2019).

Dia menyatakan bahwa pembaharuan teknologi juga membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government).

Penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat PNS harus dapat memenuhi 4 tuntutan masyarakat ke depan.

Pertama, yakni menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi. Selanjutnya, penerapan open goverment, big data driven policy, dan cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman.

"Budaya melayani dilakuan karena tuntutan jaman. Posisikan Anda di sektor swasta, kalau Anda tidak memberikan yang terbaik, Anda bisa bangkrut, atau Anda bisa dipecat. Artinya, culture shifting menunjuk anda untuk selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai hal," tegas Kepala Bappenas itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain itu, ia juga berpesan agar PNS dapat menjadi pribadi yang fleksibel, terbuka dan adaptif. "Para ASN tidak perlu berlama-lama di kantor hanya untuk menunjukan seolah-olah pegawai rajin. Namun yang terpenting adalah dengan waktu terbatas, ASN dapat melakukan banyak hal yang berguna," imbuhnya.

Tak hanya itu, ia pun meminta para PNS untuk menghilangkan ego sektoral yang sering terjadi antar tiap unit kerja sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal.

"ASN harus menjadi leader, leader yang bisa merangkul semua pihak. Jangan kemudian hanya menjadi followers," tukas Menteri Bambang.