Bappenas: Komoditas Bikin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyorot kondisi perekomian Indonesia yang terus merosot selama beberapa dekade terakhir.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia memang stabil di kisaran 5 persen, tetapi secara historis rata-rata pertumbuhan Indonesia menurun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah melewati angka 7 persen, tetapi kini 5,3 persen saja. Menteri Bambang menyadari bahwa permasalahan ada di ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas.

"Kita harus waspada karena rata-rata pertumbuhan ekonomi kita terus menurun dari angka sekitar 7,5 persen pada zaman Indonesia mengalami booming minyak, kemudian menurun menjadi 6,4 persen per tahun ketika Indonesia mengalami booming di sektor manufaktur, khususnya sektor padat karya, di tahun 1990-an," ujar Menteri Bambang dalam Indonesia Development Forum 2019 (IDF 2019) di JCC, Senin (22/7/2019).

Menteri Bambang pun menyayangkan hingga kini pun ekspor masih didominasi mineral (batu bara) dan agrikultur (sawit).

Sementara, Malaysia mengunggulkan ekspor barang elektronik, Vietnam mengekspor tekstil, dan Thailand mengandalkan ekspor mesin, elektronik, kimia, dan jasa.

"Ketika pertumbuhan ekonomi bertumpu pada komoditas, apakah itu batu bara atau kelapa sawit, maka yang kita alami sekarang pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,3 persen. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita harus kembali ke sektor yang produktivitasnya tinggi, yakni manufaktur dan sektor jasa modern," jelas Bambang.

Menteri Bambang yakin pertumbuhan ekonomi bisa menembus 6 persen jika sektor manufaktur Indonesia meningkat. Edukasi dan peningkatan skill pun dibutuhkan demi mencapai hal itu, selain itu Menteri Bambang berharap regulasi yang tak ramah investor dan birokrasi tak efisien bisa segera dipangkas demi menunjang ekspor.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sejumlah ekonom mulai menyoroti beberapa indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga semester I 2019. Hal ini dikarenakan beberapa hal mulai menunjukkan perlambatan.

Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita, salah satunya. Menurutnya, ada lima hal yang bisa menjadi lampu kuning bagi pemerintah.

Pertama, stagnasi tingkat konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data dari BPS, ekonomi Indonesia kuartal I 2019 hanya tumbuh 5,07 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau tumbuh negatif 0,52 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Salah satu penyebab ekonomi tumbuh tidak maksimal adalah melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

"Pada kuartal I 2019, pertumbuhan konsumsi tercatat sebesar 5,01 persen secara tahunan. Meski lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, angka tersebut sedikit melambat dari kuartal IV 2018 yang mencapai 5,08 persen," kata Ronny kepada Liputan6.com, Minggu (21/7/2019).

Sebagai kontributor terbesar, kata Ronny, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu acuan untuk mengukur ekonomi secara keseluruhan. Tren pertumbuhan konsumsi selalu sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Saat konsumsi melambat, hampir dipastikan akan berefek pada agregat pertumbuhan ekonomi.

Sebut sana misalnya data PDB Triwulan IV-2017, kontribusi konsumsi sektor rumah tangga dalam perhitungan PDB masih dominan, yaitu 56,13 persen terhadap PDB. Namun kontribusi tersebut menurun dari Triwulan IV-2016 (56,56 persen). Penurunan terjadi akibat imbas dari konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 4,97 persen (yoy) atau menurun dibanding Triwulan IV-2016 (4,99 persen).

Kedua adalah pelemahan kapasitas ekspor nasional akibat pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Berdasarkan data BPS, selama periode Januari-Juni 2019, ekspor Indonesia tercatat US$80,32 miliar atau turun 8,57 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar USD 87,88 miliar.

Penurunan ekspor memberikan gambaran lesunya sektor-sektor terkait, terutama sektor komoditas yang merupakan penopang ekspor terbesar Indonesia.

Ketiga adalah perlambatan investasi. Pada kuartal I lalu, dipaparkan Ronny, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi sebesar Rp195,1 triliun atau hanya tumbuh 5,3 persen. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya bisa mencapai 11,8 persen secara tahunan.

Perlambatan investasi juga terlihat dari data pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada kuartal I lalu, PMTB hanya tumbuh 5,03 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,94 persen.

Keempat, yang tak kalah mengkhawatirkan adalah dari sisi penerimaan negara. Di sektor pajak, pada semester I 2019, realisasinya tercatat Rp603,34 triliun atau 38,24 persen dari target APBN 2019. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut hanya tumbuh 3,7 persen.

Pemasukan dari Pajak Penghasilan (PPh), penolong terbesar setoran pajak, hanya mampu tumbuh 4,71 persen menjadi Rp376,33 triliun. Bahkan, setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merosot 2,66 persen menjadi Rp212,32 triliun.

Jika dilihat secara sektoral, industri pengolahan, kontributor terbesar penerimaan pajak, setorannya tahun ini tercatat Rp160,62 triliun atau turun 2,6 persen dibandingkan tahun lalu. Pun penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak di sektor pertambangan sebesar 14 persen menjadi Rp33,43 triliun.

Padahal, di periode yang sama tahun lalu, setoran pajak sektor pertambangan melesat 80,3 persen. Apalagi, lesunya harga komoditas juga berimbas pada raupan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sepanjang Januari- Juni 2019, realisasi PNBP tercatat Rp209,08 triliun atau hanya tumbuh 18,24 persen secara tahunan.