APBN Belum Optimal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bambang menyampaikan saat ini belanja negara melalui APBN sudah mencapai sekitar Rp 2.000 triliun lebih namun masih banyak beranggapan dan merasa perlu harus ditingkatkan. Ini dikarenakan, belanja negara tersebut belum berdampak langsung dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia.

"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seinget saya 2004 Rp 400 triliun sekarang Rp 2.000 triliun 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih banyak beranggapan masih harus ditingkatkan terutama di dalam kita mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," katanya dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).

Bambang menyampaikan tingginya APBN menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dikarenakan, banyak harapan yang diletakan kepada belanja APBN untuk menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air.

"Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo menambahkan, bila melihat data pada 2011-2018 spending belanja negara yang dilakukan pemerintah memang merangkak terlihat naik. Namun itu semua belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus fokus dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato visi kemenangan.

"Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Minggu (14/7/2019).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah, kata dia, lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya.

"Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan." kata dia.

"Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," imbuh Jokowi.

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi dua lokasi kuat yang bakal menjadi tujuan ibu kota baru. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan survey langsung.

Mengenai pemindahan ibu kota ini, setidaknya membutuhkan anggaran Rp 466 triliun untuk pembangunan wilayah sekitar 40 ribu hektar (Ha). Sementara kawasan pemerintahannya sendiri butuh sekitar 2.500 ha.

"Kalau untuk APBN kita hanya akan anggarkan Rp 30,6 triliun dan itupun tidak satu tahun, melainkan dalam lima tahun. Jadi per tahunnya di APBN sekitar Rp 6 triliun," kata Bambang di kantornya, Kamis (16/5/2019).

Meski berasal dari APBN, Bambang memastikan tidak akan mengganggu anggaran-anggaran prioritas seperti untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Rp 30,6 triliun tersebut nantinya berasal dari utilisasi aset. Aset yang dimaksud adalah gedung-gedung perkantoran yang ada di Jakarta.

"Karena kita akan daya gunakan aset manajemen. Maka pemasukan dari aset itu menjadi PNBP dan itu bagian dari APBN dan itu yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru. Jadi tidak ganggu prioritas lain," tegasnya.

Mengenai pembiayaan dari swasta, Bambang memaparkan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, mulai dari sitem KPBU hingga investasi langsung oleh perusahaan swasta.