Jokowi: Indonesia Tak Takut Terhadap Persaingan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika Indonesia tidak akan takut terhadap persaingan global. Meski saat ini persaingan antara negara semakin ketat.

"Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Karena itu tidak ada pilihanlain, kita harus berubah," ujar dia dalam Pidato Kenegaraaan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Jokowi, untuk memenagkan pesaingan, maka cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan dan strategi baru harus diciptakan.

"Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya.Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya," ungkap dia.

Jokowi menyatakan, dalam kompetisi global yang ketat, negara-negara di dunia saling berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi.

"Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibanding negara-negara tetangga," ungkap dia.

Selain itu, investasi yang masuk juga harus membukalapangan kerja baru harus menguntungkan bangsa Indonesia.

"Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan. Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan dan tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.

"Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI 2019, Jumat (16/8/2019).

Pada kesempatan itu, Presiden bersyukur laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018.

"BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun. BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Selain itu, lanjut Jokowi, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama.

"Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional," papar Jokowi.