Menteri PANRB Siap Jadi Pejabat Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, ia siap menjadi pejabat tinggi negara pertama yang pindah ke ibu kota baru jika dirinya kembali terpilih menjadi menteri pada periode selanjutnya.

"Kalau saya Menteri PANRB lagi, saya yang pertama pindah," ungkap dia dalam sesi konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Kesiapan itu dilontarkannya lantaran ia telah berpengalaman berpindah tugas dari satu titik ke titik lain di Nusantara sebagai seorang anggota Kepolisian selama lebih dari 30 tahun.

"Kalau tentara dan polisi itu sudah biasalah berpindah-pindah tugas. Saya 34 tahun mengabdi di kepolisian berpindah-pindah tugas. Itu sudah biasa sampai ke pelosok Tanah Air," ujar dia.

Oleh karenanya, ia beranggapan, pemindahan ASN ke ibu kota baru bukanlah suatu permasalahan besar. Apalagi, aparatur negara disebutnya telah terikat kontrak dengan negara sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dia juga menyatakan, pemerintah telah belajar kepada negara-negara lain seperti Australia, Belanda dan Malaysia terkait pemindahan pusat pemerintahan. Pernyataan tersebut sekaligus menepis tanggapan miring akan pembangunan ibu kota baru yang dianggap membuang banyak waktu, uang dan tenaga.

"Kita bisa lihat saja, seperti ibu kota Australia Canberra, ibu kota Belanda Den Haag, ibu kota Malaysia Putrajaya. Kan enggak ribet-ribet amat, enggak gaduh tuh. Biasa-biasa aja," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan lokasi ibu kota baru yang akan berada di Penajam Paser Utaran dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan ini rencananya akan dilakukan paling lambat pada 2024 mendatang.

Dalam proses pemindahan ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kementerian dan lembaga pusat yang berjumlah sekitar 180 ribu orang rupanya juga akan ikut bergeser menempati pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, yang akan ikut berpindah ke ibu kota baru hanyalah ASN yang bertugas di kementerian/lembaga pusat saja, sementara yang berada di daerah tidak akan turut serta.

"Kita sudah data, yang akan pindah itu PNS yang bertugas di kementerian/lembaga pusat, bukannya yang di daerah. Yang berada di kementerian/lembaga dan badan-badan yang di tingkat pusat itu jumlahnya kurang lebih 180 ribu ASN," tutur dia di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Angka 180 ribu ASN itu disebutnya tidak termasuk dari aparatur negara yang bakal pensiun dalam waktu dekat ini. Sehingga ASN yang akan ikut mengatur negara di ibu kota baru merupakan PNS-PNS berusia muda.

"180 ribu itu tentu tentu sebagian tidak akan kena, karena mereka juga sebagian akan pensiun. Paling tidak pensiun tahun ini, tahun depan, tahun 2021 sampai 2024. Jadi tentu yang akan menduduki posisi yang baru (di ibu kota baru) itu ASN-ASN yang muda," ungkapnya.

"Sekarang ASN muda kita ini sangat handal, terutama periode perekrutan tahun 2017, tahun 2018 yang lalu, dan sekarang tahun 2019. Itu handal, siap mental, wawasan cukup bagus, kemampuan berpikir, profesionalisme cukup bagus," dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menteri Syafruddin pun menyatakan, berpindahnya ibu kota negara dan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah niatan baik yang ke depan bakal memberikan manfaat besar bagi negara.

"Perpindahan ibu kota itu adalah niatan yang baik bagi sebuah bangsa yang mau maju. Mari kita berpikir gini, tidak ada negara satupun di dunia ini, manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya atau masyarakat. Pasti manfaatnya akan besar, bagi siapapun, khususnya ASN," tandasnya.