Liputan6.com, Jakarta Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kian memperkuat bantuannya dalam mendanai berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.
Beroperasi pada tahun 2016, bank multilateral yang dipelopori Cina ini telah menjadi mitra dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Vice President and Chief Administration Officer AIIB Lucky Eko Wuryanto mengatakan, pemerintah tahun ini kembali mengajukan pinjaman ke AIIB pada Proyek Penguatan dan Distribusi Tenaga Listrik PLN Jawa Timur dan Bali dengan nilai investasi sebesar USD 500 juta.
Advertisement
Baca Juga
Dengan ini, maka AIIB setidaknya telah ikut mendanai 5 proyek infrastruktur pemerintah di Indonesia dengan fokus pada sektor yang beragam seperti energi dan listrik, transportasi dan telekomunikasi serta sektor lainnya.
"Kami terbuka dengan berbagai program dan proyek Pemerintah dengan tentunya mempertimbangkan pinjaman, pengembangan bisnis dan kualitas pemilihan proyeknya," tuturnya di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Adapun kelima proyek infrastruktur yang didanai AIIB di Indonesia ialah pertama Modernisasi Irigasi Strategis dan Proyek Rehabilitasi Mendesak senilai USD 248,4 juta kemudian Proyek Perbaikan Operasional dan Keselamatan Bendungan Fase II senilai 125 juta.
Ketiga ialah Proyek Dana Pengembangan Infrastruktur Regional dengan nilai investasi USD 100 juta dan keempat Proyek Nasional Perbaikan Wilayah Kumuh sebesar USD 216,5 juta serta kelima Proyek Infrastruktur Pariwisata dan Urban Mandalika senilai USD 248,4 juta.
"5 proyek tersebut menelan total biaya investasi sebesar USD 939,9 juta," ujarnya.
Â
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menhub Bantah 5 Proyek Infrastruktur Cuma Buang Anggaran
Ekonom Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Faisal Basri beberapa waktu lalu sempat mengkritik lima proyek infrastruktur pemerintah yang tak memberikan pendapatan atau revenue bagi negara. Kelima proyek tersebut merupakan sarana transportasi publik seperti LRT Palembang, flyover khusus Trans Jakarta XIII, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kertajati dan Tol Laut.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi lantas memberi tanggapan, dan mengatakan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan penggunaan angkutan massal, seperti Kereta Bandara Soekarno-Hatta.
"Kalau kereta bandara itu pada saat ada koneksi ke double-double track (DDT), dimana orang bisa point to point dari Depok dan tarifnya terjangkau, dia akan visible. Jadi memang proyek kereta bandara Jakarta itu agak terganggu karena pembebasan tanah DDT terlambat," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Selain itu, ia menyebutkan, proyek LRT di Palembang yang digalakan untuk perhelatan Asian Games 2018 lalu merupakan suatu pola penerapan angkutan massal yang sengaja disubsidi oleh pemerintah.
"Harapannya apa? Supaya orang pindah, dari angkutan individu ke angkutan masal. Kalau itu akan efektif, maka secara ekonomi memang kita mensubsidi, tapi masyarakat dan pemerintah mendapatkan keuntungan lain dengan tidak macetnya satu daerah tertentu," ungkapnya.
Â
Advertisement
Bandara Kertajati
Dia juga turut mengutip keberadaan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, yang secara okupansi masih terkendala lantaran proyek infrastruktur berupa jalan tol dari Bandung ke daerah tersebut belum rampung akibat masalah pembebasan lahan.
"Tapi sekarang ini konsisten, paling tidak ada 25 flight di sana. Jadi sekarang sudah konsisten dari 2 bulan ini, dengan juga adanya subsidi gratis Damri selama satu tahun," papar dia.
"Bandara Kertajati nanti akan penuh saat jalan tol tambahan yang dari Bekasi ke Karawang jadi. Maka orang-orang dari Bekasi akan cenderung ke sana daripada ke Jakarta," tandasnya.