Pengusaha Ingin Jokowi Pertahankan Sri Mulyani Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha ingin Sri Mulyani tetap masuk jajaran menteri kabinet di pemerintahan periode kedua Joko Widodo (Jokowi). Kabinet baru tersebut akan diumumkan pada bulan depan.

Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta (HIPPI), Sarman Simanjorang menilai Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan merupakan orang berkompeten yang harus dipertahankan oleh Jokowi.

Selain itu, prestasi dan pengalaman Sri Mulyani di kancah internasional juga dinilai sangat pantas didapatkan oleh mantan pejabat Bank Dunia tersebut.

"Dari segi kapasitasnya, kompetensinya. Apapun alasannya beliau itu adalah wakil presiden bank dunia. Pengalaman internasionalnya, jaringannya, dan beliau juga sudah mendapatkan penghargaan menteri keuangan terbaik," kata dia, saat ditemui di acara diskusi bertajuk Harapan Pengusaha Pada Kabinet Ekonomi Jilid II, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Sarman mengakui, memang tidak sedikit juga pihak yang tidak menyukai keberadaan Sri Mulyani sebagai menteri. Namun dia optimis Sri Mulyani tetap orang yang tepat dan mampu menjawab tantangan ekonomi global saat ini.

"Jadi saya lihat beliau punya track record yang baik. Jadi dari sisi selama ini yang menjadi tupoksi beliau menurut kami dia masih layak dipertahankan," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah akan terus waspada terhadap segala gejolak ekonomi global yang tengah terjadi.

Hal ini ia ungkapkan merespons bahan presentasi Bank Dunia yang bertajuk Global Economic Risks and Implications for Indonesia yang menyebutkan Indonesia tengah terancam dalam capital outflow besar (arus modal keluar) imbas dari perlambatan ekonomi global.

"Saya sampaikan berkali-kali kita terus akan waspada melihat perkembangan tersebut. Kita akan perbaiki dan kondisi ekonomi yang masih 5 persen dan inflasi terjaga rendah dan pembangunan yang terus berjalan ini menjadi tempat destinasi yang baik bagi investasi," tutur Sri Mulyani di Gedung DPR, Jumat (6/9/2019).

"Oleh karena itu kebijakan yang tepat untuk mendorong investasi kemarin telah disampaikan. Presiden minta ada penyederhanaan dan kita perlu lebih aktif melihat kebutuhan investor agar mereka bisa menerjemahkan minat investasi menjadi aktivitas investasi," lanjut dia.

Sri Mulyani menjelaskan, Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan guna menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya.

"Kita harus menghilangkan peraturan yang menyebabkan cost of doing business-nya mahal tinggi dan panjang bertele-tele dan kita keluarkan kebijakan perpajakan sebagaimana yang disampaikan kemarin. Ini dalam rangka menciptakan suatu lingkungan ekonomi yang sehat dan tetap tumbuh tinggi dan stabil sehinga confidence itu tetep terjaga," tandasnya.