BI Bidik Potensi Kerja Sama Rp 1,4 Triliun di Festival Ekonomi Syariah

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2019 di Balikpapan, Kalimantan Selatan pada Kamis malam, 12 September 2019. Dalam festival bertema Bergerak Bersama Ekonomi Syariah ini, bank sentral membidik potensi kerjasama sebesar Rp 1,46 triliun.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengungkapkan, ini merupakan FESyar KTI yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya sempat diadakan di Makassar pada 2017 dan Balikpapan pada 2018.

"Sebelum diselenggarakannya FESyar di Banjarmasin ini, Bank Indonesia telah melakukan rangkaian kegiatan di wilayah KTI lainnya. Pergelaran FESyar KTI 2019 akan berlangsung selama 3 hari, dari 12 September hingga 14 September 2019," tuturnya di Mercure Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (12/9/2019).

Rosmaya berharap, agar event kali ini dapat dimanfaatkan para UMKM maupun pelaku industri halal atau yang menerapkan prinsip syariah untuk terus berkembang. "Dengan adanya business matching pada forum bisnis syariah ini diharapkan dapat mempertemukan antara supplier dan produsen, produsen dan distributor, produsen dan konsumen, maupun inventor dan investor pada industri halal nasional," sambungnya.

Dia menyampaikan, berdasarkan data terakhir yang didapat Bank Indonesia, terdapat potensi kerjasama senilai Rp 1,46 triliun berdasarkan business matching dari seluruh KPw BI pada festival kali ini. Angka ini meningkat besar dibanding FESyar KTI tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 676 miliar.

"Mudah-mudahan potensi tersebut dapat terwujud dan berkontribusi positif terhadap pengembangan halal value chain nasional," ujar Rosmaya.

Untuk potensi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, ia menyatakan, BI terus berkoordinasi dengan berbagai instansi lain untuk memperluas praktiknya hingga ke pelosok Tanah Air.

"Tentunya BI tidak akan sendirian dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah. BI akan bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi lainnya di level pusat maupun daerah, sehingga pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang ditujukan," tuturnya.