Usul KEIN Agar Indonesia Keluar dari Jebakan Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nadional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan struktur dan roda perekonomian Indonesia ke depan harus berlandaskan pada Pancasila atau disebut sebagai Pancasilanomics.

Dengan begitu, keadilan serta kemakmuran dapat segera dirasakan oleh rakyat secara nyata dalam bingkai Indonesia Maju.

"Pancasilanomics menempatkan keadilan sebagai orientasi dari pembangunan. Sehingga pemenuhan hak sosial rakyat dapat terpenuhi, kesempatan terbuka bagi seluruh warga dan persatuan nasional semakin kuat," ujar Arif dalam Kuliah Umum Pancasilanomics Jalan Membangun Kemajuan, Kemakmuran dan Kesejahteraan Bangsa yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (19/10/2019).

Pancasilanomics sebagai sebuah sistem dan paradigma ekonomi, lanjut Arif, memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan sistem serta paradigma lain. Selain itu, memiliki nilai yang khas dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan sangat berbeda dengan titik berangkat sistem liberalisme.

"Pancasilanomics menempatkan nilai etik pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi penting dalam relasi ekonomi, yang titik berangkatnya bukan berasal dari basis individualisme, apalagi kapital atau modal," kata Arif.

Bagi KEIN, ada tiga corak inti pada Pancasilanomics. Pertama, merupakan ruh dari ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi. Kedua, tidak anti terhadap pasar, karena justru di pasar itu lah perlu ada perlindungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi agar dapat berelasi dengan adil.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua poin sebelumnya, maka negara harus hadir untuk mendukung serta menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan.

"Pancasilanomics menempatkan keseimbangan dan integrasi sosial yang menjadi tujuan akhir, bukan keseimbangan pasar," menurut Arif.

Sebagai perbandingan, negara-negara maju di dunia terbukti memiliki paradigma ekonomi yang khas, berasal dari kebudayaan serta pola masyarakat setempat. Jerman memiliki social market economy, Korea Selatan memiliki Dao-Yi-Li (neo confusianism) serta Jepang dengan konsep Wa yang mengutamakan kerjasama.

"Maka Pancasilanomics dapat menjadi sistem dan paradigma ekonomi Indonesia ke depan, sebagai panduan dalam menyusun jalan Indonesia Maju," tegas Arif.

Menurutnya, Jalan Indonesia Maju dengan mengacu pada Pancasilanomics diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, menurunkan ketimpangan antarpendapatan dan antarwilayah, serta menguatkan keberpihakan negara terhadap UMKM dan Koperasi.

Terkait dengan UMKM, komposisi pelaku usaha di Indonesia ternyata 99,99 terdiri terdiri dari pelaku UMKM, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen dan berkontribusi sebesar 60 persen terhadap PDB Nasional.

Namun kebijakan distribusi pembiayaan perbakan, justru lebih berpihak kepada pelaku usaha besar yang memperoleh alokasi hingga 80 persen dari total distribusi pembiayaan perbankan.

"Redistribusi aset dan akses Regional Growth Strategy serta menaikkan kelas UMKM dan Koperasi adalah solusi operasional dari Pancasilanomics untuk dapat menyelesaikan persoalan mendasar ekonomi kita, sehingga Indonesia Maju dapat segera terwujud," tutur Arif.