Dapat Pinjaman USD 1,5 Miliar, PLN Gunakan untuk Modali Proyek Kelistrikan

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) telah mendapat utang sebesar ‎US$ 1,5 miliar dari penerbitan Global Bond, untuk memodali pembangunan infrastruktur kelistrikan program 35 ribu Mega Watt (MW).

Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLN akan menyelesaikan proyek yang sedang berjalan dengan menggunakan uang dari hasil penerbitan global bond, proyek tersebut merupakan bagian dari program 35 ribu MW.

‎"Menyelesaikan yang proyek yang sedang berjalan," kata Inten, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurut Inten, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang akan dimodali dari uang hasil penerbitan global bond adalah transmisi kelistrikan.‎ PLN fokus membangunan transmisi pada 2020, untuk menyeimbangkan pembangunan pembangkit listrik yang hampir selesai.

"Transmisis ini kami fokus supaya bisa menyambung karena pembangkit sudah ada yang jadi," ujarnya.

‎Dalam program kelistrikan 35 ribu MW ‎PLN mendapat tugas membangun pembangkit, perolehan dana dari globa bond juga untuk melanjutkan pembangunan pembangkit listrik.

"Jadi ini diperlukan untuk kelanjutan projek yang dalam proses pengadaan sudah tinggal sedikit lagi 600-700 MW," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah masih mencari besaran tarif pengisian energi untuk ‎kendaraan listrik dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). PLN pun sebenarnya telah memberikan masukan angka yang pas agar terjangkau masyarakat dan menarik investasi.

General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) M Iksan Asaad mengatakan, PLN telah membahas besaran tarif pengisian daya kendaraan listrik ke Kementerian ESDM. Saat ini formula tarif masih dalam rumusan instansi tersebut.

"Kita diajak rapat dan sudah kasih masukan," kata Ikhsan, di Jakarta, Sabtu (9/11/2019). 

Ikhsan mengungkapkan, besara tarif pengisian kendaraan listrik melalui SPKLU yang ‎diusulkan PLN ke pemerintah sekitar Rp 2 ribu per kilo Watt hours (kWh).

Besaran tersebut lebih murah dari tarif pengisian kendaraan listrik di Singapura yang setara Rp 5 ribu per kWh.

"SPKLU di sana (Singapura) sekitar Rp 5 ribu, saya kira nggak mungkin Rp 5 ribu kalau tarif di atas Rp 2.600 harus ada persetujuan DPR, kalau saya mungkin Rp 2 ribuan," tuturnya.