Jokowi Ajak Pengusaha Tambang Hentikan Ekspor Mineral

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎ingin pengusaha pertambangan ikut berperan dalam pengembangan industri mobil listrik di Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan menghentikan ekspor mineral dan menerapkan hilirisasi.

Jokowi mengajak, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang memiliki tambang harus membangun industri mineral turunan. Salah satunya adalah kobalt yang turunannya bisa menjadi 15 produk, serta asam sulfat dan juga nikel yang bisa digunakan untuk campuran lithium baterai kendaraan listrik.

"Sehingga desain besar secara jangka panjang ke depan untuk membangun industri mobil listrik ini bisa tercapai," kata Jokowi, saat menghadiri pemberian penghargaan IMA, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kunci pengembangan mobil listrik ‎adalah baterai. Dengan sumber bahan baku yang ada di dalam negeri maka komoditas mineral yang bisa dijadikan bahan baku tidak perlu diekspor lagi.

"Kalau kita bahannya ada, ngapain kita ekspor mineral. Buat saja di sini," tuturnya.

Menurut Jokowi, jika teknologi mobil listrik belum bisa dikuasai maka bisa menggandeng mitra yang sudah memumpuni, dengan begitu transformasi besar perekonomian Indonesia bisa terjadi melalui pengembangan kendaraan listrik.

"Ini strategi bisnis harus dirancang sehingga bisa terealisasi karena produksi nikel kita terbesar dunia termasuk nikel ore yang rendah yang banyak mengandung cobalt," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ekspor mineral mentah (bijih) tidak lagi dilakukan pada 2022. Penghentian ekspor tersebut seiring dengan beroperasinya fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, seharusnya pelarangan ekspor mineral mentah dilakukan 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba dilakukan. Namun karena fasilitas smelter belum memadai, industri pertambangan belum siap melaksanakannya. Sehingga kebijakan pelarangan tersebut diundur sampai 2022.

"Pemerintah memutuskan pada 2022 sudah harus selesai pemurnian," kata Bambang, saat rapat dengar pendapat‎ dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR Jakarta, Senin (8/7/2019). 

Menurut Bambang, pada 2022 Indonesia tidak akan melakukan ekspor mineral mentah lagi. Seiring beroperasinya smelter yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Dengan begitu kegiatan hilirisasi mineral dapat berjalan dengan optimal.

Produk mineral hasil pemurnian nantinya dapat diserap industri logam hilir dalam negeri‎, sehingga tidak perlu lagi mengimpor bahan baku.

"‎Tahun 2022 Indonesia diharapkan dapat menghasilkan produk setengah jadi, dari komoditas tembaga, nikel, alumina, besi, timah, emas, perak guna melengkapi seluruh rantai pasokan pohon industri dalam negeri," tuturnya.

Bambang mengungkapkan, pada 2022 ada 41 unit smelter yang beroperasi‎, terdiri dari smelter nikel sebanyak 22 pabrik, bauksit enam pabrik, besi empat pabrik, timbal dan seng empat pabrik, tembaga dan lumpur anoda masing-masing dua pabrik dan mangam satu pabrik smelter.

Sedangkan saat ini, ada 20 smelter yang telah beroperasi di Indonesia terdiri dari smelter tembaga, nikel, bauksit, besi dan mangan.

"Namun masih membutuhkan smelter besi untuk meuncukupi kebutuhan dalam negeri," tandasnya.