Jokowi: Menabung Sudah Harus Dikenalkan Sejak SD

Ada dua cara dalam mempercepat inklusi keuangan pertama adalah lewat tabungan dan kedua melalui akses kredit.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Des 2019, 11:55 WIB
Diterbitkan 10 Des 2019, 11:55 WIB
Jokowi Umumkan Ibu Kota
Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri oleh perwakilan kepala daerah seluruh Indonesia. Dia menginginkan agar pemerintah daerah meningkatkan perannya dalam mendorong inklusi keuangan.

"Intinya adalah kita ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong rakyat kita untuk bisa akses keuangan harus kita percepat baik pertama untuk urusan menabung, kedua urusan akses kredit," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ada dua cara dalam mempercepat inklusi keuangan pertama adalah lewat tabungan dan kedua melalui akses kredit. Kedua hal tersebut, harus diberikan pemahaman terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan akses dengan mudah.

"Pertama urusan menabung, ini urusan di dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong anak-anak kita sedini mungkin untuk mengakses ke perbankan kita agar mereka berbondong-bondong belajar menabung bisa dari SD, SMP atau juga SMA dan SMK," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kredit Penggerak Ekonomi

Jokowi Pimpin Ratas Bahas KUR 2020
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/2019). Ratas tersebut membahas pelaksanaan program kredit usaha rakyat tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara, kredit dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian baik ekonomi rumah tangga maupun nasional. Ada berbagai macam instrumen yang dimiliki negara mulai bank wakaf, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) milik PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

"Kedua urusan kredit. Kita memiliki bank wakaf di pesantren pesantren walaupun baru di 55 pesantren. Sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti jadi klaster kaya diholdingkan sehingga kita membentuk koorporasi usaha kecil usaha mikro yang gampang mengakses market place ke pemasaran," paparnya.

Dalam pembukaan rakornas tersebut hadir Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya